Evaluasi Pendapatan dan Tunjangan Anggota DPR Penting untuk Redam Demo

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom mengatakan pemerintah harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pendapatan dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mencapai ratusan juga. Hal ini disebut bisa meredam demo berkelanjutan, lantaran isu tersebut yang memantik kemarahan warga.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, pemerintah perlu lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat di tengah gelombang unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, evaluasi terhadap pendapatan dan tunjangan DPR yang menjadi pemicu utama aksi demo hingga rusuh dan penjarahan.

“Pemerintah bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat secara luas, sekaligus memulihkan keyakinan dari sisi ekonomi investor. Dengan begitu, dampak demo ini bisa diimbangi dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Huda dalam diskusi Investor Market Today di Beritasatu TV pada Rabu (3/9/2025).

Ia mengingatkan potensi demonstrasi untuk terus berlanjut bahkan meningkat eskalasinya, apabila pemerintah tidak merespons cepat.

“Upaya pemerintah sangat penting untuk meredam potensi demo berkepanjangan. Masyarakat perlu merasa didengar, terutama dari kelompok sipil. Kita berharap aspirasi itu bisa diakomodasi di kuartal III September agar situasi kembali pulih,” jelasnya.

Huda juga menekankan bahwa keberlanjutan aksi hanya akan menimbulkan beban lebih besar, khususnya bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Bukan hanya masyarakat yang dituntut menahan emosi, tetapi pemerintah juga harus mau mendengarkan dan menjalankan aspirasi yang benar-benar berdampak luas,” pungkasnya.