ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Dorong 1 Orang 1 Akun, KSP Qodari: Medsos Sering Jadi Ajang Fitnah

Sabtu, 20 September 2025 | 16:06 WIB
EM
SM
Penulis: Erfan Maruf | Editor: SMR
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari (tengah), bersama komisaris utama B-Universe Enggartiasto Lukita (dua kiri), meninjau sejumlah booth saat perayaan digital bertajuk DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu 20 September 2025.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari (tengah), bersama komisaris utama B-Universe Enggartiasto Lukita (dua kiri), meninjau sejumlah booth saat perayaan digital bertajuk DGVeRS 2025: Celebrating Connectivity, Creativity & Community di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu 20 September 2025. (Berita Satu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mendorong peningkatan akuntabilitas media sosial (medsos) dengan identitas resmi atau kartu tanda penduduk (KTP) sehingga satu orang satu akun media sosial. 

Dia menilai media sosial saat ini seringkali menjadi ruang penyebaran fitnah dan disinformasi karena banyaknya akun anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

"Media sosial sering jadi ajang untuk fitnah, disinformasi, karena di situ ada ruang untuk akun-akun tanpa nama. Akun-akun apa namanya, akun-akun, apa istilahnya, anonim ya. Memang dalam ilmu psikologi sosial, kalau orang itu anonim, dia kehilangan tanggung jawab," kata Qodari dalam acara DGVeRS 2025 yang digelar B-Universe bersama Kemenkomdigi di The Dome, Senayan Park (Spark), Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025).

ADVERTISEMENT

Qodari menyebut hilangnya tanggung jawab akibat akun anonim membuat seseorang berani menyampaikan hal-hal yang tidak akan diucapkan bila identitasnya terbuka. 

Karena itu, menurutnya, perlu ada mekanisme pengelolaan media sosial agar manfaat yang besar dari platform ini tidak diiringi dengan dampak negatif yang merugikan.

"Media sosial itu penting untuk berjejaring, untuk sosial, untuk ekonomi, dan yang lain-lain. Tetapi juga ekses-ekses negatifnya harus kita bisa kelola dengan proporsional," tuturnya.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan, adalah menyinkronkan akun media sosial dengan identitas kependudukan. Dengan demikian, setiap orang hanya memiliki satu akun resmi sehingga akuntabilitas bisa lebih terjaga.

"Nah, salah satu yang menurut saya, saya dengar dari teman-teman media masa ya, dan juga dari, mudah-mudahan nanti dari teman-teman media dari kalangan cita-society, adalah soal bagaimana antara akun dengan ID card itu harus sinkron," jelasnya.

Berbeda dengan media sosial, lanjut dia, media massa lebih tertib dan tunduk pada hukum jurnalistik dengan prinsip 5W 1H, verifikasi fakta, serta identitas jelas dari penulis dan redaksi.

"Teman-teman di media masa ingin juga agar dunia media sosial itu punya akuntabilitas yang tinggi ya pak ya, sama dengan media masa," pungkas Qodari.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

PLN Mobile Hadir di DGVeRS 2025, Wujudkan Layanan Kelistrikan Modern dalam Era Digital

PLN Mobile Hadir di DGVeRS 2025, Wujudkan Layanan Kelistrikan Modern dalam Era Digital

EKONOMI
Telkomsel Siap Dukung Transformasi Digital Indonesia dengan Konektivitas dan AI

Telkomsel Siap Dukung Transformasi Digital Indonesia dengan Konektivitas dan AI

EKONOMI
KSP Kritik Pejabat Teras Kemenkomdigi Absen pada Acara DGVeRS 2025

KSP Kritik Pejabat Teras Kemenkomdigi Absen pada Acara DGVeRS 2025

NASIONAL
DGVeRS 2025 di Jakarta

DGVeRS 2025 di Jakarta

MULTIMEDIA
Transformasi Digital, Kemenkomdigi Ingin Anak Tak Mudah Termakan Hoaks

Transformasi Digital, Kemenkomdigi Ingin Anak Tak Mudah Termakan Hoaks

OTOTEKNO
AstraPay Dorong Kreativitas Digital lewat DGVeRS 2025

AstraPay Dorong Kreativitas Digital lewat DGVeRS 2025

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon