1 Tahun Prabowo: 1,9 Juta Penerima Bansos Dicoret karena Tak Layak

Jakarta, Beritasatu.com — Kementerian Sosial (Kemensos) rajin “bersih-bersih” data penerima bantuan sosial (bansos) dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari hasil verifikasi terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan sekitar 1,9 juta atau 15,8% penerima tidak layak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pembenahan data menjadi prioritas utama pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai fondasi transformasi kesejahteraan sosial. melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Kemensos memastikan validasi penerima dilakukan secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

“Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar dan menyusun strategi agar pelaksanaan Asta Cita presiden bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak,” ujar Gus Ipul dalam wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, konsolidasi data yang selama ini tersebar di berbagai kementerian berhasil disatukan melalui sistem DTSEN. Langkah ini diharapkan mengakhiri tumpang tindih data yang kerap membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran. 

Untuk meningkatkan akurasi, Kemensos juga membuka partisipasi publik lewat aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, sehingga masyarakat dapat turut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan. 

Selain itu, Kemensos sedang mengujicoba sistem digitalisasi bansos di Banyuwangi, di mana proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan Dukcapil serta lembaga keuangan. 

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, agar program kesejahteraan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.