Jumlah Pekerja IKN Diproyeksikan Capai 20.000 Orang

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan meningkat hingga 20.000 orang untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Basuki menjelaskan, setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, aktivitas pembangunan fisik dan nonfisik di kawasan tersebut akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi sudah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Basuki seperti dilansir dari Antara.

Dia menambahkan, pascapenerbitan Perpres 79/2025, OIKN memulai persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Langkah ini merupakan bagian penting dari penerapan konsep trias politica dalam pembangunan tahap kedua yang mencakup pembangunan fisik, penyusunan regulasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Fokus pembangunan tahap dua akan diarahkan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Penandatanganan kontrak hasil lelang proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektare dengan anggaran sekitar Rp 8,5 triliun untuk periode 2025–2027. Kawasan itu akan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, serta gedung kerja pendukung lainnya.

Sementara itu, kompleks yudikatif seluas 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan menampung Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunannya diperkirakan memakan waktu 25 bulan, dimulai pada November 2025.

Basuki memaparkan bahwa total anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan, yaitu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2028, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi Rp 158,72 triliun per Oktober 2025, serta investasi swasta murni sekitar Rp 66,3 triliun per Oktober 2025.

Ia menegaskan, pembangunan tahap kedua akan dilakukan dengan tempo lebih cepat. Selain pembangunan gedung perkantoran, proyek prioritas lain seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai serta beroperasi pada akhir 2025.

Fasilitas pendukung lain seperti konektivitas jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, serta fasilitas pendidikan juga sedang disiapkan untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara.

Untuk menunjang kebutuhan dasar, OIKN memastikan ketersediaan sumber air baku yang memadai bagi ASN yang akan pindah melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800–900 hektare dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik. Bendungan itu mampu menyediakan air baku hingga 2.500 liter per detik.