Jimly: Komite Reformasi Polri Siap Tampung Aspirasi Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com — Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan pihaknya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam menjalankan agenda reformasi di tubuh kepolisian.

Hal tersebut disampaikan Jimly seusai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

“Bapak Presiden memberi arahan supaya tim ini terbuka mendengar aspirasi dari berbagai kalangan. Seluruh masyarakat punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, dan mengayomi rakyat,” ujar Jimly kepada wartawan.

Jimly menyebut rapat perdana komite akan dilaksanakan pada Senin (10/10/2025) di kantor Mabes Polri, Jakarta. Dalam agenda tersebut, komite akan menyusun langkah awal sekaligus menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses penghimpunan aspirasi publik.

“Di dalam komite ini lengkap, ada para mantan kapolri, menteri koordinator, mantan menko, mantan ketua Kompolnas, bahkan juga mantan ketua MK seperti saya dan Pak Mahfud. Ada lima jenderal purnawirawan dan Pak kapolri sendiri ikut dalam tim,” jelasnya.

Jimly menambahkan, komite yang dipimpin kapolri di internal institusi akan saling melengkapi dengan komite eksternal yang ia pimpin.

“Tim internal menggambarkan sikap responsif kapolri, tanda kesiapan kepolisian untuk terbuka dan memperbaiki apa pun yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Terkait bentuk perbaikan yang akan dilakukan, Jimly menyebut kemungkinan mencakup revisi tata kelola dan manajemen internal kepolisian. Namun, ia mengatakan rekomendasi konkret baru dapat dihasilkan setelah pembahasan mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Apa yang perlu diubah, sistem apa yang harus diperbaiki, nanti akan kita rembukkan sambil mendengar dari semua kalangan,” ucap Jimly.

Lebih jauh, Jimly menegaskan Presiden Prabowo sangat responsif terhadap aspirasi publik mengenai kepolisian. Bahkan, presiden disebut memandang evaluasi tidak hanya perlu dilakukan pada kepolisian, tetapi juga lembaga negara lainnya.

“Salah satu aspirasi yang berkembang dan puncaknya pada Agustus lalu ialah Gerakan Nurani Bangsa, yang mengusulkan pembentukan tim ini kepada Presiden,” kata Jimly.