Demokrat: Perpol Soal Jabatan Sipil Polisi Aktif Langgar Konstitusi

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengkritik keras Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan jabatan sipil anggota Polri aktif di 17 kementerian/lembaga (K/L). Ia menilai kebijakan tersebut melanggar konstitusi.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, langkah yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Peraturan Kapolri itu, jika benar, jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan melanggar perintah konstitusi,” ujar Benny saat dihubungi, Senin (15/12/2025).

Benny menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Dalam putusan tersebut ditegaskan anggota Polri yang akan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Namun, menurut Benny, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 justru membuka ruang pengecualian terhadap ketentuan tersebut. “Itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Meski demikian, Benny enggan berspekulasi lebih jauh terkait langkah lanjutan yang perlu diambil pemerintah atau Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan fokus kritiknya pada substansi kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Perpol Nomor 10 Tahun 2025 pada 9 Desember 2025 dan mengundangkannya sehari kemudian. Aturan ini mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk di 17 kementerian dan lembaga negara.

Dalam ketentuannya, anggota Polri yang ditugaskan pada jabatan sipil diwajibkan melepaskan jabatan struktural di kepolisian. Perpol tersebut juga menyebutkan penugasan hanya dapat dilakukan pada jabatan yang berkaitan dengan fungsi kepolisian serta atas permintaan instansi terkait.