Megawati: PDIP Berposisi Sebagai Kekuatan Penyeimbang Kekuasaan Negara

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan PDIP harus tetap menjadi partai ideologis sekaligus pelopor. Dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026, disebutkan PDIP memilih menjadi kekuatan penyeimbang yang dewasa sebagai penjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidato penutupan rakernas di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). 

Presiden ke-5 RI ini menuturkan sebagai partai ideologis yang mewarisi ajaran Bung Karno, PDI Perjuangan memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif. Sebaliknya, hal tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ungkap Megawati.

Meski demikian, dia menekankan pada saat yang sama, PDI Perjuangan memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Megawati menegaskan sejarah bangsa mengajarkan adanya kontradiksi antara kepentingan kekuasaan dan tuntutan keadilan rakyat dalam setiap kekuasaan. Beliau secara spesifik menyoroti konteks pemerintahan saat ini.

“Pemerintahan Presiden Prabowo lahir melalui proses pemilihan umum, dengan dukungan politik yang besar dan penguasaan sumber daya negara yang kuat. Namun pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Megawati.

Oleh karena itu, Megawati menginstruksikan agar kader PDI Perjuangan tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif. PDPI, kata dia, harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.

“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” tegas Megawati.

Kritik Harus Berbasis Data

Megawati mengingatkan sikap kritis dan pengawasan terhadap kekuasaan harus selalu dilandasi oleh data dan fakta, bukan kemarahan atau serangan personal. 

“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” tegas Megawati.

Dia menambahkan bahwa garis perjuangan partai adalah perjuangan gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan pada Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan berkewajiban memastikan kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial.

“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” ujarnya.

Megawati juga menggarisbawahi dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah. Ia pun mendorong agar diskursus politik nasional digeser, tidak hanya terpaku pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berbicara tentang keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.

PDI Perjuangan, lanjutnya, harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusi namun lemah dalam memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, perjuangan partai harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari fungsi legislasi di parlemen hingga politik akar rumput yang emansipatoris.

“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik rakyat,” pungkas Megawati.