Wakapolri Ungkap Rencana Tambah Direktorat PPA-PPO di 5 Polda

Jakarta, Beritasatu.com - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo membeberkan rencana penambahan Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak–Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di sejumlah polda. Langkah ini disiapkan sebagai upaya memperkuat mitigasi dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam acara bedah buku "Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO" di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ia mengungkapkan, rencana ini juga telah dibahas bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

“Ada tambahan Ditres PPA-PPO nanti untuk Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Bali, Banten, dan Maluku Utara,” kata Dedi.

Menurutnya, pembentukan Ditres PPA-PPO baru di polda bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan aparat di daerah-daerah strategis yang rawan menjadi jalur atau simpul kejahatan perdagangan orang. Sejumlah polda akan dipersiapkan agar upaya pencegahan dan penindakan TPPO dapat berjalan lebih optimal.

Dedi juga memaparkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat eksploitasi korban TPPO di Asia Tenggara selama periode 2020-2023. Negara-negara tersebut, antara lain Kamboja dan Filipina, dengan Thailand, Laos, dan Myanmar kerap menjadi wilayah transit.

“Pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja dan Filipina, dengan simpul transit di Thailand, Laos, dan Myanmar,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia dan Filipina memiliki pola perlintasan jaringan TPPO yang relatif serupa karena keduanya merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang sehingga memiliki banyak pintu masuk. “Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai luas, pintu masuknya banyak,” pungkas Dedi.