Isu Politik-Hukum: MUI Desak RI Cabut dari Dewan Perdamaian Gaza

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Justice) Gaza. Lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu dinilai sama sekali tidak berpihak kepada Palestina.

Isu politik-hukum terkini, Jumat (31/1/2026) lainnya, soal wacana penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, wacana tersebut seperti memberi karpet merah untuk tidak mengefektifkan fungsi parlemen.

Selain itu, soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jejak para pendamping dan sumber dana Ridwan Kamil (RK) untuk bepergian ke luar negeri saat menjadi gubernur Jawa Barat. KPK turut mengusut aktivitas RK di luar negeri dan menemukan adanya dugaan penukaran mata uang asing atau valas yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Isu Politik Hukum Terkini

1. MUI Desak RI Cabut dari Dewan Perdamaian Gaza karena Tak Pro-Palestina
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Indonesia menarik dari dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Alasannya, karena lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sama sekali tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh karena di dalam dewan itu ada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang jelas-jelas menjajah Palestina. Sedangkan Palestina sebagai korban tidak dilibatkan.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina, karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” katanya dikutip dari akun X pribadinya @cholilnafis, Jumat (30/1/2026).