Perang Iran-AS, Densus 88 Polri Tingkatkan Siaga
Selasa, 3 Maret 2026 | 18:59 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Densus 88 Antiteror Polri meningkatkan pengawasan terhadap potensi ancaman terorisme di tengah konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi guna mencegah gangguan keamanan masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2026.
Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana mengatakan peningkatan pengawasan merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dinamika situasi global.
“Densus 88 turut meningkatkan pengawasan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat,” ujar Mayndra dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, situasi dunia saat ini tengah memanas dan melibatkan banyak negara beserta kelompok serta kepentingannya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu dampak lanjutan, termasuk kemungkinan pergerakan simpatisan atau sel tidur di dalam negeri.
Kapolri sebelumnya menginstruksikan Densus 88 untuk menjaga tren nihil serangan teror dalam tiga tahun terakhir menjelang Lebaran 2026. Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menurut Kapolri, potensi ancaman tetap ada, terlebih dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Ia mendorong penguatan sinergi antara Densus 88, intelijen, TNI, serta pemerintah daerah dalam memantau kelompok yang terindikasi memiliki pengaruh terorisme.
“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi rekan-rekan, khususnya Densus 88, untuk bisa mempertahankan zero terrorist attack,” ujar kapolri.
Polri memastikan akan terus memantau perkembangan situasi global dan memperkuat langkah pencegahan demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




