Setara: 221 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi pada 2025

 Jakarta, Beritasatu.com - Setara Institute merilis laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2025. Dalam laporan tersebut, situasi KBB dinilai belum menunjukkan perbaikan yang berarti dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Halili Hasan mengatakan masih banyak ditemukan pola pelanggaran yang sama seperti pada periode sebelumnya. 

“Ini menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen menjaga stabilitas nasional melalui pemeliharaan toleransi antarumat beragama,” ujar Halili dalam keterangannya saat memaparkan laporan KBB 2025 bertajuk Reorientasi Kebijakan dan Tindakan Negara di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam laporan tersebut, Setara Institute mencatat terdapat 221 peristiwa pelanggaran dengan total 331 tindakan sepanjang 2025. Jumlah ini memang sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan. Namun demikian, dampak dari kasus-kasus tersebut dinilai masih cukup besar dan menunjukkan belum adanya kemajuan signifikan.

Dari total pelanggaran tersebut, 128 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sementara 197 tindakan dilakukan oleh aktor nonnegara.

Menurut Halili, tingginya angka pelanggaran yang terus terjadi dalam lima tahun terakhir dipicu oleh masih adanya regulasi diskriminatif yang menyasar kelompok minoritas.

“Regulasi yang diskriminatif ini sering menjadi legitimasi bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas,” jelasnya.

Ratusan Korban Terdampak

Selain mencatat jumlah peristiwa, laporan tersebut juga memuat data korban pelanggaran KBB. Sepanjang 2025 terdapat 239 korban yang terdampak.

Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Harkirtan Kaur menyebut pelanggaran KBB kini tidak hanya berdampak pada kehidupan keagamaan semata, tetapi juga telah merambah ke sektor sosial dan ekonomi.

“Spektrum pelanggaran KBB kini tidak hanya menyentuh ranah privat, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial bahkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.