Tito Soal Maraknya OTT Kepala Daerah: Yang Pilih Rakyat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir. Tito menilai fenomena tersebut tidak lepas dari persoalan sistemik, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah.

Menurut Tito, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak serta-merta menjamin terpilihnya pemimpin yang berintegritas.

"Ya jawaban saya hanya satu saja, yang memilih siapa? Sudah, begitu saja. Yang memilih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan?" kata Tito kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (13/4/2026).

Ia menyebut, kondisi ini menjadi refleksi bahwa sistem Pilkada langsung belum tentu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," imbuhnya.

Tito juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang berpotensi mendorong praktik korupsi, seperti suap atau gratifikasi, oleh kepala daerah terpilih.

"Pemilihan langsung pada satu sisi ada yang baik, ada positifnya, tetapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik. Kira-kira begitu, sudah itu saja," katanya.

Selain faktor sistem, Tito menilai aspek moral individu juga menjadi penyebab utama kepala daerah terjerat OTT. Ia menyebut adanya potensi moral hazard dalam diri pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan.

"Ini sudah beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat. Artinya, ada problem yang sistematis, begitu. Ada problem yang mendasar," kata Tito.