Pigai Dituding Bela Begal, Kemenham Tegaskan Bukan Itu Maksudnya

Surabaya, Beritasatu.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membantah anggapan Menteri HAM Natalius Pigai membela pelaku begal. Kemenham menegaskan pernyataan yang disampaikan Pigai bertujuan mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tetap berpedoman pada prinsip hak asasi manusia (HAM), bukan untuk melindungi pelaku kejahatan.

Polemik bermula setelah pernyataan Natalius Pigai terkait fenomena begal menuai beragam reaksi di masyarakat. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut terkesan memihak pelaku kriminal dan kurang memperhatikan hak-hak korban kejahatan.

Menanggapi kontroversi tersebut, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Donny Ermawan Taifanto menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Menurut Donny, prinsip perlindungan HAM berlaku bagi semua pihak dan menjadi dasar yang harus dijalankan oleh negara dalam setiap kebijakan maupun tindakan aparat penegak hukum.

“Intinya adalah negara punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu siapa pun, kalau bahasa konstitusi kan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa pun harus di bawah perlindungan negara,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Donny menegaskan perlindungan HAM tidak berarti negara bersikap lunak terhadap pelaku kejahatan. Aparat kepolisian maupun TNI tetap harus bertindak tegas dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal.

Namun, ketegasan tersebut harus dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. “Polisi tidak boleh lembek. Kalau mereka lembek, bagaimana mereka bisa melindungi kami-kami yang korban sipil itu? Namun, ketegasan mereka itu harus terukur berdasarkan hukum,” katanya.

Donny menjelaskan Kementerian HAM terus melakukan penguatan pemahaman HAM kepada aparat kepolisian dan TNI sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran saat menjalankan tugas.

Program tersebut bertujuan memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Menurutnya, pendekatan berbasis HAM bukan untuk mengurangi kewenangan aparat, melainkan agar tindakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

“Makanya kami, Kementerian Hak Asasi Manusia, melakukan penguatan-penguatan HAM kepada mereka supaya potensi pelanggaran HAM yang dilakukan tidak terjadi dan penegakan hukum tetap terukur,” ujarnya.

Selain memperkuat edukasi HAM kepada aparat, Kementerian HAM juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah.

Forum tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil, aktivis, pelaku usaha hingga kelompok yang terdampak oleh kebijakan tertentu. Kemenham berharap berbagai kritik yang muncul di ruang publik dapat menjadi masukan konstruktif dalam upaya penyelesaian persoalan HAM di Indonesia.

Dengan penjelasan tersebut, Kementerian HAM menegaskan pernyataan Natalius Pigai tidak dimaksudkan untuk membela pelaku begal. Fokus utama pemerintah adalah memastikan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku kejahatan, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.