Wapres: Pesantren Bisa Menjadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengungkapkan, pesantren memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Saat pandemi Covid-19, pesantren harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menyatakan, pesantren memiliki posisi strategis yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat.

"Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitarnya," kata Ma’ruf Amin saat meresmikan program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas dalam Rangka Memperingati Hari Santri Nasional, melalui video conference, Kamis (22/10/2020).

Wapres menyampaikan, saat ini ada 28.194 pesantren dengan santri 18 juta orang yang dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM. Pesantren tersebar luas di Nusantara, dan umumnya berada di pedesaan.

Program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas ini juga diharapkan dapat mendorong kebangkitan UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya melalui pengembangan lembaga keuangan syariah pesantren, pengembangan kewirausahaan santri (santripreneur), dan pengembangan sektor riil dan industri halal.

Pengembangan keuangan syariah di pesantren dilakukan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) yang keduanya berbadan hukum koperasi. Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM melakukan revitalisasi pembiayaan dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung pembiayaan koperasi termasuk koperasi syariah (BMT) di Pesantren.

BMT sudah berkembang di masyarakat sejak beberapa tahun silam dan telah menjadi ujung tombak inklusifitas layanan keuangan syariah di masyarakat pada tingkat akar rumput.

Penguatan kewirausahaan santri (santripreneur) dilakukan dengan membekali santri keterampilan vokasi dan kewirausahaan. Diharapkan selain menguasai ilmu agama juga menguasai kewirausahaan sehingga saat terjun di masyarakat, santri mampu menggerakkan masyarakat untuk berwirausaha. Pesantren juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan.

"Pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi berbagai inisiasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah berbasis pesantren dan komunitas. Ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat," tutur Ma’ruf Amin.