KY: MA dan PT Dapat Mengoreksi Putusan Janggal yang Dialami PT Antam
Logo BeritaSatu

KY: MA dan PT Dapat Mengoreksi Putusan Janggal yang Dialami PT Antam

Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur terkait gugatan Budi Said, pengusaha emas terhadap PT Antam mengundang banyak pertanyaan. Dalam putusan tersebut PT Antam dinyatakan kalah dan harus membayar kerugian yang dialami Budi Said sebesar Rp 817,4 miliar.

Atas putusan tersebut, saat ini PT Antam mengajukan banding di PT Jawa Timur. Apalagi dinilai banyak kejanggalan terhadap putusan yang dialami PT Antam tersebut.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Jawa Timur, Dizar Al Farizi mengatakan, untuk ranah teknis yudisial dalam putusan PT Antam maka menjadi kewenangan pengadilan diatasnya (Mahkamah Agung (MA) maupun Pengadilan Tinggi (PT) untuk mengkoreksi putusan yang dianggap janggal. Bilamana ada dugaan pelanggaran etik, PT Antam bisa berkirim laporan ke KY atau Badan Pengawas (Bawas) MA.

Dizar berharap majelis hakim dalam menjalankan tugas tetap berpedoman sesuai dengan kode etik, maupun kaidah dan norma hukum yang berlaku. "Kami berharap majelis hakim dalam menjalankan tugas tetap berpedoman sesuai dengan kode etik, maupun kaidah dan norma hukum yang berlaku," paparnya, Senin (25/1/2021).

Dizar menegaskan, sepanjang persidangan dan putusannya berjalan sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku maka putusan tersebut harus dihormati. Jalur yang ditempuh untuk banding yang diajukan PT Antam sudah sesuai manakala salah satu pihak berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan.

"Nantinya, pengadilan diatasnya (banding ataupun kasasi) yang berwenang mengkoreksi putusan tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian," tandasnya.

Perkara ini berawal ketika Budi Said membeli emas pada tahun 2018 melalui oknum mengaku broker bernama Eksi Anggraeni yang tidak berwenang mengatasnamakan Antam. Eksi menjanjikan kepada Budi, emas seberat 7 ton senilai Rp3,5 triliun. Namun, setelah Rp3,5 triliun dibayarkan hanya mendapatkan 5,935 ton emas, sesuai harga resmi Antam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MWA Tolak Permintaan Kemdikbud Lantik Rektor USU

Meski ada permintaan dari, MWA USU memastikan menolak untuk melantik Muryanto Amin sebagai Rektor USU menggantikan Runtung Sitepu di Jakarta, 28 Januari 2021.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Danone Aqua Turut Bantu Korban Bencana Alam di Jawa Barat

Danone Aqua memberikan bantuan air minum untuk para korban bencana banjir bandang yang terjadi di Gunung Mas, Puncak, Bogor.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Eks Petinggi Garuda Didakwa Terima Suap Lebih dari Rp 80 Miliar

Hadinoto Soedigno didakwa telah menerima suap dari 4 produsen pesawat dan mesin pesawat sejumlah lebih dari Rp 80 miliar.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Sumut Tetap Ikuti Petunjuk Pusat untuk Penanganan Covid-19

Pemprov Sumut masih menunggu surat edaran resmi dari kementerian kesehatan. Petunjuk dari pusat itu wajib untuk dilaksanakan.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Tenaga Kesehaan di 8 Kabupaten Jambi Belum Lakukan Vaksinasi

Jumlah nakes yang belum divaksinasi di delapan kabupaten dan satu kota itu mencapai 8.411 orang.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Jajaran ASN Kanwil Kemkumham Kalbar Diminta Jaga Integritas dan Disiplin

Hal ini disampaikan Fery Monang saat menggelar apel pagi bersama seluruh unit pelaksana uTeknis secara serentak via daring Senin (25/01/2021).

NASIONAL | 25 Januari 2021

Sumut Kembali Menerima 40.000 Vial Vaksin Sinovac

Vaksin yang diterima itu akan disimpan sementara di gudang penyimpanan khusus milik Dinas Kesehatan Sumut.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Jateng Targetkan Vaksinasi Tenaga Kesehatan Tuntas Pertengahan Februari

Untuk vaksinasi tahap satu termin kedua ini, Jateng sudah mendapat jatah vaksin sebanyak 248.600 vial,

NASIONAL | 25 Januari 2021

Ganjar: PPKM Tahap I, Jateng Memiliki Skor Bagus

Angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan, Jateng itu di angka 66,67% dan Bali 60,32%.

NASIONAL | 25 Januari 2021

KPK Fokus Pembuktian Suap Juliari dan Tersangka Lain Kasus Bansos

KPK memastikan pengusutan kasus ini tidak akan terpengaruh dengan pemberitaan terkait isu yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.

NASIONAL | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS