P2G: Program Sekolah Penggerak Berpotensi Tak Efektif

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan apresiasi atas niatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang ingin membenahi persoalan kompetensi guru dan ekosistem sekolah melalui program besarnya, yakni Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, dan Sekolah Penggerak.

Dewan Pakar P2G, Suparno Sastro mengatakan, ketiga program unggulan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi guru dan memperbaiki ekosistem pembelajaran di sekolah-sekolah Tanah Air, negeri maupun swasta. Namun, P2G menganalisis bakal ada potensi tidak efektifnya program-program tersebut.

"P2G memandang seperti Program Sekolah Penggerak (PSP) yang sekarang sedang dimulai melalui Merdeka Belajar Jilid 7 akan tumpang-tindih dengan Program Guru Penggerak (PGP) dan Program Organisasi Penggerak (POP). Sebab, banyak kemiripan dan irisan ketiga program tersebut," kata Suparno dalam keterangan yang diterima Beritasatu, Kamis (4/2/2021).

Menurut Suparno, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada ekosistem sekolah. Oleh karena itu, sesungguhnya dibutuhkan perubahan yang fundamental, baik secara kultural budaya sekolah maupun perubahan struktural, seperti regulasi terkait pendidikan dan persekolahan.

Sementara itu, Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G menilai, Program Sekolah Penggerak berpotensi tidak akan efektif mengingat sekarang masih kondisi pandemi. Untuk belajar pembelajaran jarak jauh (PJJ) saja terjadi banyak kendala.

"Pelatihan-pelatihan online bagi guru tentu hanya akan mampu mengakomodir guru yang punya akses digital, ada laptop atau gawai, dan akses internet. Kita paham ada 46.000 sekolah menurut Kemko PMK yang tak bisa PJJ online selama ini," ucapnya.

Menurut Satriwan, Program Sekolah Penggerak sangat mirip dengan Program Guru Penggerak dan Program Organisasi Penggerak. Sebab sasarannya sama yaitu peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran. Yang mana guru akan diprioritaskan menjadi pimpinan sekolah.

"POP itu fokusnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru oleh ormas yang kemarin sempat menjadi polemik. Lalu PGP juga melatih dan menyiapkan guru-guru menjadi pemimpin. Sedangkan PSP untuk memperbaiki ekosistem sekolah yang juga ada entitas guru di dalamnya. Jadi saling tumpang-tindih, tak fokus," cetusnya.

Mantan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini juga menyoroti terkait target jumlah sekolah dari Program Sekolah Penggerak, yakni 2.000 sekolah pada 2021, lalu meningkat menjadi 10.000 sampai 40.000 pada tahun keempat.

"Kami mempertanyakan apakah jumlah ini representatif mengingat sekolah di Indonesia hampir 400.000 sekolah mulai PAUD-SMA/SMK. Menjadi pertanyaan para guru dan kepala sekolah juga, apa landasan penentuan sekolah penggerak? Inisiatif sendiri atau dipilih? Jika inisiatif sendiri, bagaimana jika angka 2.500 itu nantinya mayoritas diisi oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah sangat baik dan baik, akreditasi A, akses digitalnya bagus, dan penuh prestasi," ucapnya.

Untuk itu, Satriwan menanyakan nasib dan peluang sekolah pinggiran, prestasi minim, dan berstatus swasta dengan akreditasi C bahkan belum terakreditasi. "Bagaimana PSP dapat memberikan intervensi kepada dua potret kualitas sekolah yang sangat kontras di atas?" kata Satriwan.

Oleh karena itu, Satriwan menuturkan, sebaiknya tiga program yang dirancang dengan maksud dan tujuan yang sama tidak dipisah-pisahkan. "Sebab ketiganya saling berkaitan erat, jadi terlihat tidak fokus, terkesan hanya target menghabiskan anggaran," ujarnya

Pada kesempatan sama, Satriwan merekomendasikan agar untuk dua sampai tiga tahun mendatang, Kemdikbud sebaiknya fokus membenahi sekolah-sekolah yang selama ini performanya buruk. Misalnya akreditasi C dan belum terakreditasi, belum banyak tersentuh kebijakan pemerintah selama, hasil uji kompetensi guru (UKG) rendah, dan indikator lainnya.

"Artinya PSP ini harus fokus terlebih dulu bagi sekolah yang butuh pendampingan khusus selama ini," pungkas Satriwan.