ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Hentikan Penularan Covid-19, IAKMI: Pemerintah Harus Buat Kebijakan Berskala Nasional

Jumat, 5 Februari 2021 | 10:04 WIB
MB
B
Penulis: Maria Fatima Bona | Editor: B1
Ilustrasi pasien Covid-19.
Ilustrasi pasien Covid-19. (AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan, segala upaya pemerintah untuk menghentikan penularan Covid-19 patut diapresiasi. Akan tetapi, IAKMI memandang kebijakan yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial atau kewilayahan saja.

Menurut Hermawan, dengan situasi penambahan kasus harian yang terus meningkat. Kebijakan parsial atau kewilayahan sudah tidak bisa dilakukan lagi saat ini. Sebab, dengan peningkatan kasus positif sudah mencapai satu juta lebih menyebabkan stagnan pelayanan dan fasilitas rujukan Covid-19 atau tempat isolasi mandiri sudah melebihi kapasitas.

"Inisiatif para kepala daerah, berangkat dari upaya pelandaian kasus di pelayanan kesehatan. Hanya saja untuk pemerintah pada skala nasional, di sinilah tantangannya. Kita berharap kebijakan itu tidak lagi sektoral, parsial segmentatif, melainkan kebijakan yang menyeluruh untuk seluruh Indonesia," kata Hermawan kepada Beritasatu.com, Jumat (5/2/2021).

Menurut dia, upaya untuk pemutusan mata rantai Covid-19 bukan lagi rem dan gas. Sebab hal tersebut tidak efektif. "Rasa- rasanya inilah yang menyebabkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat,red) tidak efektif, karena begitu lokus tertentu diperketat, tapi yang lainnya terbuka, dan virus ini persoalannya tidak mengenal batas wilayah dan tidak mengenal siang dan malam, serta tidak mengenal lelah," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, IAKMI menyarankan perlu kebijakan yang yang serentak, kompak, disiplin, dan skala nasional. Adapun untuk penggunaan istilah, Hermawan menuturkan, berdasarkan payung hukum bisa menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berskala nasional. Selai itu bisa menggunakan PPKM namun tetapi tidak boleh dilakukan segmentasi terhadap lokus tertentu seperti yang diterapkan saat ini karena tidak efektif.

"Kalau mau PPKM, ya harus berlaku secara nasional. Kombinasi antara PPKM dan PSBB terutama pembatasan mobilitas," ucapnya.

Lanjut dia, adapun hal lain yang harus dilakukan pemerintah sebagai strategi penurunan kasus Covid-19 adalah meningkatkan penguatan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.


 



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon