Aliran Suap Ekspor Benur Diduga Mengalir ke Mahasiswi
Logo BeritaSatu

Aliran Suap Ekspor Benur Diduga Mengalir ke Mahasiswi

Kamis, 25 Februari 2021 | 14:14 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang suap ini merupakan seorang mahasiswi bernama Esti Marina.

Dugaan tersebut didalami penyidik saat memeriksa Esti sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benur, Rabu (24/2/2021) kemarin. Penyidik menduga Esti menerima uang suap izin ekspor benur ini dari Andreau Pribadi Misanta, staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Esti Marina (mahasiswi) didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan sejumlah uang dari tersangka APM (Andreau Pribadi Misata)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

Selain mendalami aliran suap ke Esti, tim penyidik juga mendalami soal pembelian jam tangan mewah yang dilakukan oleh anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi yang merupakan istri Edhy Prabowo. Soal pembelian jam tangan mewah ini didalami penyidik lewat Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono.

"Pung Nugroho didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan pembelian jam tangan mewah oleh istri EP di Amerika Serikat," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua staf khususnya Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Kasus ini bermula pada 14 Mei 2020. Saat itu, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk kedua staf khususnya, Andreau Pribadi Misanta dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, terungkap untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Atas kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukannya, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nomine dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut, yakni sebesar Rp 3,4 miliar ditransfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih selaku staf khusus istri menteri Edhy. Uang itu, diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya IIs Rosita Dewi, Safri, dan Andreu Pribadi Misanta.

Uang itu digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosita Dewi di Honolulu AS pada 21-23 November 2020 sejumlah sekitar Rp 750 juta. Sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawaii, di antaranya jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MK Diingatkan Soal Urgensi Ambang Batas Gugatan

Sengketa Pilkada, MK diingatkan soal ambang batas.

NASIONAL | 25 Februari 2021

KPK Dukung Polri Bongkar Kasus Mafia Tanah di Indonesia

KPK memastikan mendukung jajaran kepolisian membongkar kasus mafia tanah di Indonesia.

NASIONAL | 25 Februari 2021

KPK Periksa Bupati Semarang Terpilih Terkait Kasus Suap Bansos

KPK jadwalkan memeriksa Bupati Semarang Terpilih, Ngesti Nugraha dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Semarang.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Sengketa Tambang di Sultra, Wang Dezhou Surati Kapolri

Karena area penambangan merupakan barang bukti, Polda setempat hendaknya menghentikan kegiatan penambangan tersebut.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Kasus Suap Bansos, KPK Bakal Periksa Bupati Semarang Terpilih

Keterangan Politikus PDI-P itu dibutuhkan penyidik untuk mmsoselengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat PPK Kemsos, MJS.

NASIONAL | 25 Februari 2021

P2G Sayangkan Tak Maksimalnya Usulan Calon Guru PPPK

Menurut Satriwan, para guru honorer termasuk yang sangat kecewa dengan kenyataan ini.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Pasangan Ansar -Marlin Resmi Pimpin Kepri

Presiden lantik Ansar Ahmad – Marlin Agustina sebagai gubernur – wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, periode 2021-2024.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Jadwalkan Periksa Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK kembali menjadwalkan memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, M. Rakyan Ihsan Yunus, Kamis (25/2/2021).

NASIONAL | 25 Februari 2021

Tindaklanjuti Rekomendasi Indeks Korupsi, Mahfud MD Minta Masukan TII

Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekjen TII Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko ke kantor Kemenko.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Jaksa KPK Beberkan Peran Operator Politikus PDIP Ihsan Yunus di Kasus Suap Bansos Covid-19

Terkait bansos, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang juga tersangka dalam perkara ini mengeluarkan keputusan pada 16 April 2020.

NASIONAL | 25 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS