Perhutanan Sosial Dorong Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Lumajang, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, program perhutanan sosial yang sedang berjalan di berbagai daerah telah menjadi sarana yang sangat efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta akan terus mendorong usaha membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

"Yang paling penting dari program ini yaitu masyarakat mendapatkan status legal dalam mengusahakan lahan di dalam kawasan hutan, dan tentu saja dengan aturan dan prinsip-prinsip kelestarian alam," kata Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi perhutanan sosial di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021).

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi lokasi pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial. Konsep ini melibatkan kementerian/lembaga, pemeritah provinsi dan pemerintah kabupaten, dengan kehutanan sebagai leading sector.

Ada lima subprogram yang dikembangkan pada areal pengembangan perhutanan sosial seluas 4.189 hektare di wilayah tersebut. Pertama, program agrosilvopastura, yaitu integrasi agroforestri dan ternak. Kedua, program agro industri, mengembangkan industri lokal di antaranya kopi, susu sapi, kripik pisang, dan kripik talas. Ketiga, program ekowisata dalam satu sistem wisata yang mencakup spot wisata lokal Siti Sundari, Ranu Pani, Agrosari, dan Glagaharum. Keempat, program pemulihan ekosistem kawasan Danau Ranu Pani berbasis agrikultur. Kelima, pemberian akses hutan sosial, redistribusi lahan, dan penataan pemukiman di kawasan hutan.

Ke depan,  kata Siti Nurbaya, areal perhutanan sosial di sana akan terus ditata agar lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada menteri LHK sejak awal kabibet kerja hingga sekarang, untuk sasaran pembangunan yang semakin mendekatkan masyarakat terhadap kesejahteraan.

Areal perhutanan sosial seluas 940 hektare di Desa Burno, dikelola oleh LMDH Wono Lestari sejak 2017 yang diberikan kepada 347 KK . Area ini merupakan program perhutanan sosial dengan pola kemitraan lingkungan antara masyarakat pemegang  dengan Perhutani.

Seiring berjalan waktu, kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya hutan terus berkembang. Bahkan, dilihat dari sisi kemandirian, mereka termasuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kategori platinum, karena produknya telah memiliki pasar yang luas baik nasional maupun internasional.

Siti Nurbaya mengatakan, karena kelompok ini tergolong berhasil, maka dari areal seluas 940 hektare di Desa Burno yang dikelola LMDH Wono Lestari, rencananya akan diperluas menjadi 4.189 hektare, meliputi lima desa di dua kecamatan.

Siti Nurbaya menjelaskab, agar program perhutanan sosial bisa produktif, maka pertama status lahannya mesti legal. "Kemudian dibekali kemampuan manajemen yang baik dalam mengolahnya. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan kelompok dan anggotanya," katanya.

Selanjutnya, perlu bantuan baik berupa akses permodalan maupun pendampingan, juga fasilitasi dari pemerintah. Terkait itu Siti Nurbaya dalam kunjungan tersebut memberikan bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nasional (Bang Pesona) dan alat ekonomi produktif bagi masyarakat yang telah berhasil mengelola akses perhutanan sosial dengan baik.

"Tidak mudah memang, tapi kita sama-sama bekerja, baik dalam aspek kebijakan, maupun praktik di lapangan. Terima kasih atas tekad yang kuat dan respons positif dari pemda dan masyarakat. Saya titip, mari kita tekuni. Mari bekerja keras dalam hutan sosial ini yang telah kita padukan antara hutan dan ternak, industri hasil hutan sosial, ekowisata dan tata pemukiman. Itu semua akan dapat membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi domestik. Saat yang tepat untuk membangun desa  pusat pertumbuhan," katanya.

Dukungan DPR 
Sementara Pimpinan Komisi IV DPR dari Dapil Jatim, Hasan Aminuddin yang hadir dalam kunjungan kerja itu  menyatakan akan terus berkomunikasi dengan KLHK khususnya dalam mengatasi hambatan di lapangan. Dia mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang agar turut mendukung program ini.

"Bersama-sama, guyub, jangan ada ketamakan. Kalau ada masalah, duduk bersama, hindari konflik. Tumbuhkan kesadaran yang sama bahwa kita sama-sama untuk mengais rezeki. Atas nama pribadi dan Komisi IV DPR RI, InsyaAllah saya akan mendukung," ujar Hasan.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan penghargaan tinggi kepada KLHK atas capaian program perhutanan sosial yang memberikan manfaat nyata hutan untuk masyarakat daerahnya.

"Kami Pemkab Lumajang mempunyai tekad kuat dan menyatakan akan bekerja keras untuk perhutanan sosial. Kami juga siap menjadi pionir, contoh untuk daerah lain," katanya.