KTP Elektronik Bukan Bukti Kepemilikan Atas Tanah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KTP Elektronik Bukan Bukti Kepemilikan Atas Tanah

Kamis, 4 Maret 2021 | 22:17 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau (KTP-El) bukan bukti kepemilikan atas tanah atau lahan. “KTP El hanya bukti sebagai penduduk. Bisa sebagai penduduk warga negara Indonesia, bisa sebagai penduduk warga negara asing,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengatakan itu ketika ditanya Beritasatu.com Kamis (4/3/2021) malam, terkait banyak fakta di lapangan ada orang yang menempati lahan sengketa atau lahan milik orang dengan memiliki KTP El dengan alamat di atas lahan sengketa atau lahan milik orang lain.

Menurut Zudan, pembuatan KTP El untuk seseorang berdasarkan data formulir dari petugas Dukcapil yang diisi oleh orang yang bersangkutan. “Yang kami data hanya bersifat formal. Kalau secara materiil waktu tidak cukup, masa kami harus klarifikasi lagi ke alamat yang dia catat dalam formulir. Itu butuh waktu lama, dan pasti tidak cukup,” kata dia.

Zudan menegaskan, kalau data yang diisi dalam formulir salah atau melanggar hukum, maka orang bersangkutanlah yang menanggung risiko hukumnya.

“Dia menempati lahan orang lain orang atau lahan sengketa, ya dia sendiri yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada hubungannya dengan KTP El,” kata dia.

Ketika ditanya soal Kartu Keluarga (KK), ia menjelaskan, KK itu hanya menjelasan hubungan dan susunan keluarga. “KK juga tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan atas sebidang tanah atau lahan,” kata dia.

Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk pindah tempat tinggal maka cukup membawa KK. Kenapa tidak melalui RT dan RW serta desa atau kelurahan, Zudan menjawab, supaya memudahkan masyarakat UU mengaturnya cukup dengan KK saja. “Jadi orang yang berpendapat bahwa KTP itu sebagai bukti kepemilikan lahan atau tanah, keliru,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Puan dan Ganjar Kompak Sukseskan Program Bebas Stunting

Puan Maharani dan  Ganjar Pranowo, serta sejumlah kader PDI Perjuangan (PDI) terlihat kompak menyukseskan program bebas stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2022


Dugaan Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Siap Diperiksa Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Khawatir Paham Radikal Makin Merajalela, Sahroni Minta BNPT Antisipasi

Ahmad Sahroni khawatir paham radikal makin merajalela. Karenanya, Sahroni meminta BNPT mengantisipasi penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Ujaran Kebencian Edy Mulyadi, Bareskrim Periksa 38 Saksi

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi dengan memeriksa 38 saksi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Ditjen Imigrasi Luncurkan Teknologi Layanan Terbaru

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan teknologi layanan terbaru dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-72.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Presiden Tunjuk Mardiasmo dan Hery Gunardi sebagai Ketua dan Waket Pansel BPKH

Presiden Jokowi telah menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022 -2027.

NASIONAL | 27 Januari 2022

KPK Tetapkan Eks Dirjen Keuangan Daerah Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Terkait kasus suap dana PEN, KPK menetapkan mantan Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto dan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur sebagai tersangka.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Hindari Empat "Terlalu" untuk Cegah Stunting di Indonesia

Kampanyekan empat "Terlalu" untuk mencegah stunting di Indonesia.

NASIONAL | 27 Januari 2022

DPR Pastikan Segera Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

DPR memastikan akan segera melakukan ratifikasi perjanjian estradisi antara Indonesia dan Singapura.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
3 Hari, Kasus Harian Covid-19 Di Depok Tembus 500 Kasus

3 Hari, Kasus Harian Covid-19 Di Depok Tembus 500 Kasus

MEGAPOLITAN | 54 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings