Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Jadi Momentum Berantas Mafia Tanah

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus korupsi pengadaan tanah untuk program Rumah DP Rp 0 di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah. Kasus korupsi ini dinilai bisa menjadi momentum untuk memberantas mafia tanah di Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyatakan pihaknya mendukung langkah KPK sebagai salah satu titik berangkat untuk membongkar permainan tanah di Jakarta. Eneng berharap KPK bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya.

"PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktek mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum," kata Eneng Malianasari kepada Beritasatu.com, Kamis (11/3/2021).

Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp 3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.

"PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Pembangunan Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar rupiah," tutur Eneng.

Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp 150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63%.

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP Rp 0 sudah menghabiskan triliunan rupiah, namun selama 3 tahun ini realisasi ketersediaan hunian DP Rp 0 untuk masyarakat hanya di bawah 1% dari target.

"Kenapa seolah program DP Rp 0 hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?" tanya Eneng.

Menurut Eneng, praktek koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.

"Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi," pungkas Eneng