Elsam: UU Perlindungan Data Pribadi Harus Segera Disahkan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Elsam: UU Perlindungan Data Pribadi Harus Segera Disahkan

Selasa, 16 Maret 2021 | 16:35 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Proses penggunaan data semakin meningkat di masa pandemi Covid-19. Hampir seluruh aktivitas harus bermigrasi ke digital. Mulai dari perekonomian, perdagangan, pendidikan, kesehatan melalui telemedicine, berkomunikasi, bahkan beribadah. Keterlibatan berbagai pihak dalam pemrosesan data telah memuat tanggung jawab pengendali dan pemroses data pribadi.

Meski demikian, kebocoran data acap kali terjadi sehingga kasus pemanfaatan data pribadi semakin meningkat. Kondisi yang serba digital ini pun membuat Indonesia berada dalam kondisi urgensi untuk memperbaiki ekosistem tata kelola data pribadi sangat mendesak. Karena itu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu segera disahkan.

Hal itu terungkap dalam penelitian Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam) yang melakukan sampel di empat wilayah smart city atau kota pintar yaitu DKI Jakarta, Kota Padang, Kota Surabaya, dan Denpasar. Karakteristik smart city yang interkoneksi untuk peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan adanya data insentif atau pengumpulan dan pemanfaatan data dengan skala masif.

“Jadi kami menilai bahwa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan. Bagaimana data pribadi bukan kepemilikan tapi juga Hak Asasi Manusia bahwa subjek data memiliki kendali penuh atas datanya. Sehingga dapat menciptakan ekosistem perlindungan data pribadi yang lebih masif di Indonesia,” kata peneliti Elsam, Lintang Setainti dalam Katadata Virtual Series bertajuk "Identifikasi Kebutuhan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi" pada Selasa (16/3/2021).

Perlindungan Data Pribadi sudah mendapat dukungan dari pemerintah untuk segera diimplementasikan. Namun memang perlu waktu untuk mendapatkan keputusan yang satu persepsi antara regulasi pemerintah dan masyarakat.

“DPR dan Pemerintah sama-sama sepakat urgensi RUU ini dan kita sangat membutuhkannya saat ini. Intinya soal hak dan kewajiban kami sudah sepakat. Dari masing-masing Fraksi di Komisi 1 tentunya masing-masing punya masukan dan maka itu memerlukan waktu,” kata Christina Aryani anggota Panja RUU PDP Komisi 1 DPR RI di acara yang sama.

Dalam mengimplementasikan menjaga data pribadi, menurut Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Sih Yuliana Wahyuningtias, ada peluang yang dibawa oleh Pelindungan Data Pribadi (PDP) sehingga kemudian dapat diimplementasikan secara menyeluruh dengan regulasi yang komprehensif.

“Kalau memiliki perlindungan data pribadi yang memadai itu akan membantu usaha untuk bersaing karena data pribadi diperlukan untuk evaluasi pada industri. Level berikutnya bukan mengontrol data sebanyak-banyaknya tapi bisa melindungi data sebaik-baiknya, karena sudah mendapat data pribadi, kepercayaan bisa dibangun dengan adanya akselerasi, memastikan juga pengendali data untuk patuh,” jelasnya.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan PDP adalah meningkatkan literasi digital. Menurutnya, baca tulis dan bisa memainkan gadget sudah tidak cukup di zaman teknologi ini. Pengetahuan tentang menjaga data pribadi secara digital perlu dipahami untuk menjaga keamanan.

“Literasi digital sangat dibutuhkan. Sekarang kita harus tahu etiket, hak dan kewajiban, dan bisa melindungi pihak lain,” ungkap Yuliana.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Penghina Gibran Dilepas, Polisi: Hanya Diberi Edukasi

Penyidik Polresta Surakarta hanya memberikan peringatan kepada AM.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Siapkan Tiga Kawasan Zona Hijau, Presiden Berharap Pariwisata Bali Secepatnya Bangkit

Pemerintah telah menyiapkan tiga kawasan sebagai zona hijau, yaitu Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai kawasan bebas Covid-19 bagi wisatawan.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Risma Dorong Pekerja Sosial Berperan Nyata di Masa Pandemi

Peringatan hari pekerjaan sosial sedunia setiap tahunnya jatuh pada minggu ke tiga di bulan Maret. Tahun ini jatuh pada 16 Maret 2021.

NASIONAL | 16 Maret 2021

KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Dinsos Bandung Barat

Tim penyidik telah bergerak cepat mengusut kasus ini. Salah satunya dengan menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Kepala Suku Sebut Kehadiran Aparat TNI-Polri Beri Rasa Aman Warga di Papua

Kepala Suku Jembatan Murib mengungkapkan, bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini sehingga masyarakat harus patuh terhadap pemerintah.

NASIONAL | 16 Maret 2021

27.000 Keluarga di Mataram Tak Bisa Cairkan BPNT

Progam BPNT diberikan pemerintah setiap bulan melalui rekening masing-masing KPM dengan nilai Rp 200.000.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Jelang Ramadan, Cabai Rawit di Malang Langka

Menjelang Ramadan harga cabai rawit di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami kelangkaan, harganya meroket mencapai Rp 105.000 per kilogram.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Survei: 95 Persen Kartu Prakerja Digunakan untuk Beli Makanan

Berdasarkan hasil survei, 95 persen peserta kartu Prakerja membelanjakan insentif yang didapatkan guna membeli bahan pangan.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Sidang Rizieq, Pengacara Singgung Jenderal Polisi

Pengacara Rizieq bersikeras agar sidang bisa dilakukan secara langsung seperti halnya sidang Djoko Tjandra yang menyeret Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan.

NASIONAL | 16 Maret 2021

Rakernis Baharkam, Kapolri: Jadilah Seperti Gatotkaca dan Bima

Jadilah Gatotkaca yang selalu hadir dengan cepat pada saat masyarakat membutuhkan. Juga jadilah Bima yang selalu gagah dan menjadi garda terdepan.

NASIONAL | 16 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS