Pakar Hukum: Keabsahan Dokumen KLB Demokrat Diuji di Pengadilan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat (PD) Periode 2021-2025. Syaratnya, apabila dokumen penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PD telah terpenuhi.

Laksanto menjelaskan, keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan perubahan AD/ART periode 2021-2025 dapat diuji di pengadilan. Demikian halnya dokumen perubahan kepengurusan DPP PD dapat diuji kebenarannya.

"Dasar hukum penyelenggaraan KLB dan kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan perubahan AD/ART serta perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di pengadilan sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan," kata Laksanto, Minggu (21/3/2021).

Menurut Laksanto, SK itu diperlukan agar segera ada kepastian hukum bagi kedua pihak di internal PD. Dengan adanya kepastian hukum, maka posisi masing-masing sudah jelas, sehingga secara umum mendukung stabilitas politik nasional.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta PD di bawah kepemimpinan Moeldoko, melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan. Yasonna menyatakan, Kemkumham belum bisa memproses hasil KLB lantaran sejumlah dokumen belum diserahkan.

Yasonna menambahkan, Kemkumham sudah meneliti berkas yang masuk dari kubu KLB. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemkumham juga sudah bersurat. Kemungkinan pada pekan depan, dokumen itu akan disampaikan kepada Kemkumham.