ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

La Nyalla: Impor Beras Bukan Solusi

Selasa, 23 Maret 2021 | 16:18 WIB
JS
JS
Penulis: Jayanty Nada Shofa | Editor: JNS
Ketua DPD RI La Nyalla saat mengunjungi lokasi panen raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa 23 Maret 2021.
Ketua DPD RI La Nyalla saat mengunjungi lokasi panen raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa 23 Maret 2021. (Dok. DPD RI)

Sumba Barat Daya, Beritasatu.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi. Terlebih, petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.

"Masalah kita bukan kekurangan beras. Karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum sukses mengatur dan memfasilitasi proses distribusi beras dengan supply chain management yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok," kata La Nyalla, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya di Sumba Barat Daya, Selasa (23/3/2021).

Menurut La Nyalla, masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah terkait tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pertanian.

"Kebijakan tata kelola atau perniagaan hasil komoditas pangan sangat luas. Mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani. Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani," jelasnya.

ADVERTISEMENT

La Nyalla menilai dibutuhkan data yang konkret dari ketersediaan dan kebutuhan komoditas itu. Serta data terkait supply dan demand, termasuk rantai distribusi.

"Di sini kita bicara supply chain management. Bagaimana memindahkan atau mendistribusikan hasil komoditas ke daerah atau wilayah yang membutuhkan. Sehingga, untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor," terangnya.

La Nyalla menegaskan bahwa sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program food estate. Pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar Rp 104 triliun untuk anggaran ketahanan panggan di tahun 2021. Jumlah ini naik 30% dari tahun 2020 yang berkisar Rp 80 triliun.

"Hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan cadangan pangan, atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi Badan Pangan Dunia, FAO, sudah memberikan warning adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi Covid-19," kata La Nyalla.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon