Jumlah Provinsi Jalani PPKM Mikro Bertambah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, dalam memutuskan kebijakan perpanjangan dan perluasan cakupan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Satgas membandingkan tren kasus aktif selama 4 minggu sejak 28 Februari 2021

Wiku menyebutkan, pemantauan Satgas dibagi menjadi dua bagian, yakni tren kasus aktif selama 4 minggu di 6 provinsi yang sejak 11 Januari 2021 menerapkan PPKM hingga PPKM mikro. Pemantauan tersebut menunjukan terjadi tren penurunan selama 4 minggu terakhir.

Dalam hal ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur konsisten menunjukkan penurunan selama 4 minggu berturut-turut. Sedangkan Banten sempat mengalami peningkatan pada minggu ketiga pemantaun. Namun menurun kembali di minggu terakhir.

"Catatan untuk DKI Jakarta, setelah mengalami penurunan pada tiga minggu pertama pemantauan, persen kasus aktif pada minggu keempat mengalami peningkatan kembali," kata Wiku pada konferensi pers daring tentang "Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia" pada Selasa (23/3/2021).

Selanjutnya, Wiku mengatakan, untuk tren kasus aktif selama 4 minggu pemantauan di 5 provinsi meliputi; Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang baru akan melaksanakan PPKM mikro pada tahap ke-4 per 24 Maret hingga 5 April 2021.

Wiku menyebutkan, 5 provinsi ini tren kasusnya mengalami fluktuatif selama 4 minggu pemantauan. Yang mana Kalimantan Selatan menunjukkan kenaikan pada 2 minggu pertama pemantauan. Kemudian persentasenya mengalami penurunan pada 2 minggu terakhir pemantauan.

"Untuk Kalimantan Tengah, trennya konsisten mengalami peningkatan selama 4 minggu pemantauan. Untuk Sulawesi Utara tren konsisten mengalami penurunan selama 4 minggu," ucap Wiku.

Sementara untuk NTT, kata Wiku, sempat mengalami penurunan pada minggu kedua, namun selanjutnya bertahan di angka sama selama 3 minggu berturut- turut. Sedangkan untuk NTB, angkanya meningkat tajam pada minggu keempat pemantauan.

"Dampak PPKM di 6 provinsi dan kasus aktif di 5 provinsi ini mendasari perpanjangan dan perluasan PPKM mikro yang mulai pada hari ini hingga 2 minggu kedepan," ucapnya.

Wiku berharap dengan pelaksanaan intervensi kebijakan hingga tingkat terkecil serta pengupayaan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal, pelaksanaan PPKM mikro pada 5 provinsi tambahan dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan Covid-19 dan dapat signifikan menurunkan kasus aktif di masing-masing wilayah tersebut.