Bashar al-Assad Maju Lagi di Pilpres Suriah

Damaskus, Beritasatu.com- Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Rabu (21/4/2021) mengajukan diri lagi sebagai kandidat petahana dalam pemilihan presiden Suriah. Seperti dilaporkan kantor berita SANA, pemilu presiden Suriah dijadwalkan berlangsung Mei 2021.

Hamoudeh al-Sabbagh, ketua parlemen Suriah, mengatakan bahwa sejauh ini, calon presiden yang mendaftar baru enam orang, termasuk seorang wanita. Mereka telah melamar untuk ikut serta dalam pemilihan presiden, dan lebih banyak orang diperkirakan akan melamar dalam beberapa hari mendatang.

Kampanye pemilihan presiden Suriah dimulai pada 19 April selama 10 hari. Jadwal pemungutan suara untuk warga Suriah di luar negeri ditetapkan pada 20 Mei, sedangkan untuk warga Suriah di dalam negeri akan digelar pada 26 Mei.

Seperti dilaporkan Arabnews, pengungsi Suriah di Lebanon telah menyatakan kepahitan dan kekecewaan menjelang pemilihan yang diperkirakan akan membuat Presiden Bashar Assad tetap menjabat. Assad menang pada 2014 dengan lebih dari 88% suara rakyat Suriah.

Berita bahwa kedutaan besar Suriah telah dibuka untuk pendaftaran pemilih disambut dengan kekecewaan oleh para pengungsi di Lebanon, yang juga mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap komunitas internasional.

Abu Ahmad Souaiba yang berbicara atas nama Suara Pengungsi Suriah di Lebanon, mengatakan revolusi diluncurkan untuk mencapai kebebasan dan martabat.

"Kekecewaan kami hari ini sangat besar karena kegagalan untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan (PBB), yang menyerukan transisi kekuasaan, bukan pemilihan kembali Bashar Assad sekali lagi," katanya kepada Arab News.

Pengungsi Suriah di Lebanon telah didistribusikan di Lembah Bekaa dan di perbatasan utara negara itu sejak tiba di Lebanon. Mayoritas dari mereka yang mengambil bagian dalam revolusi melawan Assad terkonsentrasi di daerah Arsal.

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar di Lebanon menurun menjadi 865.500 pada akhir Desember 2020. Lebanon meminta UNHCR untuk menangguhkan pendaftaran baru pada awal 2015.