M Qodari: Jokowi 3 Periode Cegah Polarisasi Ekstrem

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari berpendapat, gagasan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden 3 periode dimunculkan untuk mencegah polarisasi ekstrem terjadi lagi di Indonesia. Seperti yang terjadi di saat Pemilu tahun 2014 dan 2019. Bahkan, bila Jokowi tidak maju dan dipasangkan dengan Prabowo Subianto dikhawatirkan akan terjadi polarisasi yang mengarah pada tragedi nasional yang berdarah.

Ide atau gagasan Jokowi-Prabowo 2024, menurut Qodari, merupakan sebuah visi. Wajar jika sebuah visi terjadi penolakan atau banyak yang menentang. Justru, kalau semua setuju dengan gagasan tersebut, maka ide memasangkan Jokowi-Prabowo bukan sebuah visi.

"Sehingga kalau gagasan ini awalnya banyak yang mengalami kebingungan, ketidaktahuan dan, penolakan, menurut saya sudah menjadi indikator benar gagasan ini sebuah visi. Kalau semua setuju dengan gagasan ini, berarti bukan visi. Karena visi itu cuma bisa dilihat oleh segelintir orang," kata M Qodari dalam diskusi KahmiPreneur Talk yang digelar secara virtual, Rabu (14/7/2021).

Alasan dimunculkannya gagasan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, dijelaskan Qodari, untuk menjawab tesis polarisasi ekstrem pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang polanya semakin mengeras dari pemilu tahun 2014, 2017, dan 2019. Keberadaan Jokpro 2024, diyakininya, dapat menghindari terjadinya tawuran nasional dalam Pilpres 2024.

"Saya pribadi mengusulkan Jokpro 2024 ini karena ingin menjawab tesis polarisasi ekstrem. Kalau tidak, pesta demokrasi bisa berubah menjadi tragedi nasional, konflik komunal. Ini bisa terjadi di seluruh daerah Indonesia. Saya tidak bisa tahan membayangkan skenario itu, terjadi baku pukul, baku parang, menurut saya, Indonesia bisa bubar," ujar M Qodari.

Situasi polarisasi ekstrem dapat dihindari jika pasangan Jokpro dibukakan pintunya oleh amendemen UUD 1945. Sehingga mereka akan menjadi pasangan calon (paslon) tunggal versus kotak kosong di Pilpres 2024. Maka Indonesia akan aman dan damai, sehingga dapat berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan bangsa.

"Kalau Jokpro bergabung, ya jadi paslon tunggal melawan kotak kosong. Maka tensi polarisasi akan turun. Jokpro akan menang dengan cepat, tidak terjadi tragedi berdarah dan bangsa Indonesia bisa konsentrasi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan bangsa," ungkap M Qodari.

Sehingga, kalau mereka berdua dipasangkan maka akan menjadi tokoh bhinneka tunggal ika yang bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia.

"Kenapa harus Prabowo, pertama Prabowo selama ini menjadi pilihan masyarakat. Kedua Prabowo punya partai yang kalau tidak diajak bergabung maka amendemen tidak bisa dilakukan. Ketiga, diluar pengetahuan dan asumsi banyak orang, Jokowi dan Prabowo mempunya persahabatan yang cukup hangat," jelas M Qodari.

Baca Juga: Hasil Survei, Qodari: Masyarakat Inginkan Jokowi-Prabowo

Qodari mengungkapkan, ada tiga kondisi besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia menjelang Pilpres 2024. Pertama, dunia berada di era politik identitas yang melahirkan polarisasi ekstrem dimana-mana, termasuk Indonesia. Pembelahan politik potensial melahirkan benturan sehingga harus diantisipasi.

"Indonesia yang memiliki keragaman suku dan agama, membuat politik identitas lebih sensitif di Indonesia dibandingkan negara lain," tutur M Qodar.

Kondisi kedua, potensi benturan tersebut diperkuat dengan situasi saat ini, yakni media sosial semakin masif. Ditambah, media sosial memiliki sejumlah kelemahan seperti anonimitas yang menghilangkan tanggung jawab, juga algoritma biner yang melahirkan fenomena echo chamber yang pada 2019 telah melahirkan kelompok "cebong" dan "kampret"

Baca Juga: Koalisi Pilpres 2024, M Qodari: PDIP-Gerindra Sudah "Kawin Gantung"

"Saya melihat kalau ini diteruskan dengan internet kita yang semakin meluas, ada 5G, maka akan lahir cebongnya punya gigi, kampretnya punya cakar. Itu yang saya bilang berdarah. Saya jamin hoaks di 2024 akan lebih banyak dibandingkan 2014 dan 2019," jelas M Qodari.

Kondisi ketiga, pemilu dan pilpres telah berubah sejak 2014. Selain ada isu SARA, juga penggunaan hoax semakin luar biasa.

"Saya yakin fenomena ini akan terulang lagi di 2024. Maka kita harus break dulu dengan masalah seperti selama 5 tahun," tukas M Qodari.