Polemik TWK, Ini Pernyataan Dewan Pengawas KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Polemik TWK, Ini Pernyataan Dewan Pengawas KPK

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.

"Dari pemeriksaan ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan tadi, maka Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam konferensi pers secara daring, Jumat (23/7/2021).

Tumpak mengatakan, 75 pegawai tak lulus TWK yang diwakili oleh Hotman Tambunan dan kawan-kawan melaporkan tujuh dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil TWK.

Dalam laporannya, 75 pegawai menduga Ketua KPK, Firli Bahuri menambahkan klausul TWK saat rapat pimpinan pada 25 Januari 2021 ke dalam draf Perkom sebelum dibawa dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Firli juga diduga menghadiri sendiri rapat di Kemkumham pada 26 Januari 2021 dengan membawa draf Perkom yang telah ditambahkan klausul TWK.

Selain itu, 75 pegawai menduga pimpinan KPK tidak menjelaskan secara rinci konsekuensi terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen TWK saat sosialisasi pengalihan status pegawai pada 17 Februari 2021. Kemudian, pimpinan KPK juga diduga membiarkan pelaksanaan TWK yang diduga melanggar hak kebebasan beragama/ berkeyakinan, hak kebebasan berekspresi, hak bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan tidak menindaklanjuti laporan pegawai atas pelanggaran tersebut.

Para pegawai juga mempersoalkan pernyataan Firli yang menyebut TWK bukan soal lulus atau tidak lulus dan untuk mengukur pegawai KPK terlibat organisasi terlarang tidak cukup dengan wawancara. Tak hanya itu, para pegawai menduga pimpinan KPK telah meniatkan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lulus TWK dan pimpinan KPK juga dinilai mengabaikan keputusan MK dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 yang menyatakan pegawai yang tidak lulus TWK diharuskan menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan masing-masing.

Atas laporan terkait tujuh hal tersebut, kata Tumpak, Dewas telah meminta keterangan sejumlah pihak. Terdapat setidaknya 16 orang yang dimintai keterangan, yakni lima pimpinan KPK, Sekjen KPK, Kabiro Hukum dan Kabiro SDM, serta para pelapor hingga pihak eksternal seperti pihak BKN, Kempan RB dan Kemkumham. Tak hanya itu, kata Tumpak, Dewas juga memeriksa dokumen dan rekaman-rekaman.

Dari proses tersebut, kata Tumpak, Dewas mendapat banyak fakta. Dicontohkan, fakta yang berhubungan dengan penyusunan Perkom Nomor 1 Tahun 2021, Dewas mendapatkan 49 fakta, 14 fakta berkaitan dengan TWK, enam fakta terkait pernyataan-pernyataan Firli Bahuri, dan 13 fakta mengenai SK 652.

"Kalau ditotal saya tidak tahu mungkin ada 100 atau sekitar 90 sekian. Dalam kesempatan ini kami tidak mungkin menyampaikan fakta-fakta itu semua, namun dalam surat kami kepada pelapor yang sudah kami sampaikan kepada saudara Hotman dan kawan-kawan semua fakta ini tertera di dalamnya," katanya.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dan dihubungkan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan para pegawai, Dewas menyimpulkan tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan dalam persidangan etik. Tumpak mengingatkan, berdasar kewenangan yang dimiliki, Dewas hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Dengan demikian, Dewas tidak memeriksa legalitas dan substansi Perkom alih status pegawai atau hal lainnya.

"Kita batasi hanya pelanggaran etik. Masalah-masalah lainnya, katakanlah mengenai substansi dari Perkom, mengenai legalitas Perkom dan lain sebagainya itu bukan masuk ranah Dewas. Dewas hanya melihat dari sisi benarkah ada pelanggaran etik seperti tujuh hal yang dilaporkan tadi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings