Legislator Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Legislator Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut

Rabu, 22 September 2021 | 08:58 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tindakan tegas tim gabungan pusat yang terdiri dari Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi PT Bulawan Daya Lestari (BDL), Kabupaten Bolaang Mongondouw Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) didukung oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK.

"Saya mendukung langkah itu. Aturan harus ditegakkan kepada semua pihak, dengan adil tanpa pandang bulu," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Dia juga meminta agar KLHK maupun Polri terus melakukan pengawasan di lapangan sesudah sidak dan penghentian aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut . Sebab dalam pemanfaatan kawasan hutan, utuk kepentingan tambang atau kebun, para pelaku usaha harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin tersebut adalah perbuatan ilegal dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundangan, UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Saat ini terdapat sekitar 17 juta hektare kebun dan tambang ilegal pada kawasan hutan.

"Keberadaan tambang dan kebun ilegal merugikan negara secara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Negara telah bertindak tepat dalam mengatasi PETI," tegasnya.

Amin mengatakan pihak-pihak yang berkepentingan agar mengurus kembali perizinan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan - IPPKH. Sehingga konsekuensi ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat di pertanggung jawabkan.

"KLHK dengan Gakkum nya harus terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk dapat mengamankan kawasan hutan agar tidak dirusak, yang akan berdampak buruk bagi rusaknya lingkungan dan meningkatkan gas rumah kaca," pungkas Amin.

Sebelumnya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan adanya sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat tersebut pada 11 September 2021 lalu. Ia mengungkapkan bahwa setelah ada pengaduan dan protes dari warga yang mengatakan masih ada aktivitas penambangan pada area itu, ia kemudian meminta Dirjen Gakkum KLHK untuk melakukan sidak di lapangan memastikan kebenarannya.

"Ini ada beberapa laporan dari masyarakat yang kami terima. Setelah itu kami sampaikan ini kepada Dirjen Penegakan Hukum untuk bisa sidak di lapangan apakah benar laporan dari masyarakat itu ada kegiatan di lapangan yang tetap dilakukan," ujar Ruandha.

"Tim Ditjen Gakkum bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri lalukan sidak lapangan dan yang sudah memasang police line diberi tanda bahwa dilarang melakukan kegiatan sebelum proses perizinan yang kami lakukan ini selesai dulu," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa langkahnya tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir. Menurutnya, sensitivitas negara sekarang ini betul-betul diuji dalam merespon masyarakat. Bila ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi maka pihaknya akan merespon dengan cepat.

"Dengan kecepatan kami melakukan respon-respon yang baik dan positif kepada masyarakat juga kepada dunia investasi dan kepada dunia internasional bahwa negara hadir di setiap permasalahan yang ada di tingkat lapangan," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin mengenai adanya ancaman pidana bagi pihak yang memberikan keterangan palsu di persidangan.

NASIONAL | 27 Oktober 2021

PGI: Energi Pemuda Sangat Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

Indonesia sebagai rumah milik seluruh rakyat Indonesia harus dirawat bersama segenap lapisan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Tegaskan Bantahan Azis Syamsuddin Tak Pengaruhi Dugaan Suap Penanganan Perkara

KPK menegaskan bantahan yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin tak mempengaruhi dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Perpusnas Raih Predikat "Informatif" dalam Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menghadirkan bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara suap pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aktivis 98 Nilai Kapolda Banten sebagai Sosok Humanis, Wajar Raih Apresiasi

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho banyak mendapat apresiasi masyarakat.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

PII Ingin Peminat Pendidikan Vokasi Makin Meningkat

PII menginginkan peminat pendidikan vokasi makin meningkat. PII dan Kemendikbud membantu 50 mahasiswa dan lulusan program vokasi bekerja di Hungaria.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setkab meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) kategori “Informatif” pada Penganugerahan KIP 2021

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolres Nunukan


# Cristiano Ronaldo


# Sudi Silalahi


# Upah Minimum


# Valentino Rossi



TERKINI
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Soal Keterangan Palsu di Persidangan

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings