"Saya Hanya Mengamankan Wilayah"
Kamis, 14 Oktober 2010 | 15:49 WIB
Timur menjelaskan soal peristiwa berdarah Trisakti dan Semanggi.
Calon kapolri, Komjen Timur Pradopo mengaku hanya mengamankan wilayah saat terjadi peristiwa Semanggi dan Trisakti. Sementara soal taktik dan strategi, diturunkan dari komando yang lebih di atasnya. Ini disampaikan calon kapolri menjawab pertanyaan anggota Komisi III soal rekomendasi Komnas HAM atas keterlibatannya dalam kejahatan kemanusiann, tragedi Trisakti dan Semanggi.
Timur mengakui, dia memang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, sebab tugas yang dilakukannya pada saat peristiwa Trisakti dan Semanggi merupakan tugas sebagai polisi bukan pribadi. "Itu adalah bagian dari tugas institusi bukan orang per orang, dan itu perintah sehingga saya tidak bisa datang memenuhi panggilan itu," katanya.
Timur juga mengatakan, dirinya tidak mendapat tindakan hukuman dari institusi karena memang tidak terbukti dia melakukan pelanggaran. "Kalau ditindak harus ada bukti-buktinya dan saya tidak tidak ditindak karena memang tidak melakukan pelanggaran," katanya.
Rantai Keempat
Kasus Trisakti dan Semanggi menjadi alasan penolakan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari belasan LSM dan aktivis HAM terhadap pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri. Selasa, mereka mendatangi tim kecil Komisi III meminta agar Timur Pradopo ditolak sebagai kapolri.
Alasan mereka, tahun 1998 dan 1999 Timur berada dalam rantai keempat komando sebagai kapolres, yang seharusnya menjamin tidak terjadi kekerasan dan pembunuhan terhadap mahasiswa. Tak hanya koalisi, sebelumnya sejumlah keluarga korban Trisakti dan Semanggi juga mendatangi Komisi III untuk menyampaikan hal yang sama.
Sementara soal integritas, Timur mengaku dia tidak pernah menerima imbalan apapun dari pihak lain atas tugasnya di Kepolisian. Hal itu dipertanyakan Anggota Fraksi PDIP, Panda Nababan.
"Saya laporkan dalam forum ini saya tidak pernah menerima itu semua," kata Timur.
Berantas Korupsi
Untuk soal korupsi, Anggota Komisi III, Gayus Lumbuun menyesalkan calon kapolri yang tidak membahas detail soal pemberantasn korupsi di dalam penyampaian visi-misinya.
"Seharusnya korupsi bisa dibahas lebih luas karena yang sekarang menjadi musuh negara adalah korupsi, jangan Polri hanya menyerahkan soal korupsi kepada KPK" kata Gayus.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Tim Voli Jepang JTEKT Stings Aichi Segel Tiket Semifinal AVC Men’s




