Mahfud: Kecemasan Publik terhadap Berita Hoax Capai 83%

Kendari, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, survei terbaru Edelman Trust Barometer, yang baru saja diluncurkan pada bulan Januari tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat kedua dalam hal kepercayaan terhadap media. Meski demikian, berdasarkan survei tersebut publik Indonesia memiliki kecemasan yang tinggi terhadap fake news atau hoax yang mencapai 83%.

"Indonesia juga menduduki posisi kedua, dan hanya kalah dari Spanyol dalam hal tingkat kecemasan terhadap hoax atau fake news (berita bohong). Kecemasan publik terhadap hoax di negara kita mencapai 83 persen," ujar Mahfud di Konvensi Media Massa peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2/2022).

Mahfud mengatakan, kepercayaan terhadap media di Indonesia naik satu persen dari tahun 2021 mencapai 73%. Sementara sebagian besar negara yang disurvei justru mengalami penurunan. "Karena itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan Saudara semua atas pengakuan publik yang membanggakan ini".

Baca Juga: Pakar Komunikasi Soroti Marak Hoax dan Fitnah terhadap Menteri

"Namun demikian, kecemasan publik terhadap hoax di negara kita mencapai 83 persen. Sebuah angka yang seakan memberikan pengakuan atas keprihatinan kita selama ini pada fenomena merebaknya hoax dalam beberapa tahun terakhir. hoax selama ini telah menjadi perhatian utama kita, baik pemerintah, masyarakat, dan para insan media untuk mengatasinya secara bersama-sama".

Menurut Mahfud, media nassa sebagaimana sebagaimana kita tahu adalah entitas yang bekerja dengan proses yang berjenjang dari lapangan ke ruang redaksi, memiliki standard etik dan kualitas yang terjaga, mensyaratkan verifikasi sehingga akurasinya terpenuhi, dan karena itu sudah seharusnya menjadi sumber utama publik dalam mendapatkan berita dan informasi terpercaya.

"Sementara pada sisi lain, media sosial yang sejatinya diharapkan menjadi wadah untuk berbagi, menjadi media yang memungkinan diantara warga berinteraksi secara positif, pada kenyataannya telah menjadi ruang besar warga yang kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas hoax, fake news, dan berbagai konten disinformasi".

Semua ini adalah buah dari proses transformasi digital yang sedang berlangsung dengan cepat secara global, yang tidak hanya membuka ruang lebih luas dalam membangun kesetaraan, partisipasi publik, dan iklim demokrasi yang sehat, tapi sekaligus menghasilkan masalah baru dengan penyebaran percakapan yang mengesampingkan etika, serta informasi yang cenderung menyesatkan publik.

Praktik ini berlangsung secara luas dan memberi keuntungan yang besar hanya pada pihak tertentu, khususnya platform media global, yang pada gilirannya menghasilkan ketimpangan dan ditengarai telah mengusik kedaulatan nasional kita, khususnya kedaulatan di bidang digital.

"Karena itu, saya menilai tepat pilihan tema Konvensi Nasional Media Massa pada Hari Pers Nasional tahun ini, yakni Membangun Model Media Massa Berkelanjutan. Pers nasional memang mendesak untuk menemukan model bermedia yang berkelanjutan agar mampu bertahan dan bisa tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas".

Baca Juga: Peringatan HPN 2022, Wapres: Digitalisasi Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Model media berkelanjutan dimaksud adalah yang mampu membangun kemandirian di tengah berbagai hantaman disrupsi, serta tantangan dan ancaman platform global dengan beragam bentuk penguasaan.

Membangun model media massa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka. Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas, misalnya: mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak (tidak cover both sides), memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih nara sumber yang tidak kredibel, hingga praktik Clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.

Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media massa berkelanjutan.

"Pada sisi lain, bila media massa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, dimana para jurnalis mampu menciptakan ruang publik yang beradab, maka daya hidup pers akan lebih terjaga karena masyarakat selalu membutuhkan informasi terpercaya. Pers dengan demikian juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dan kritik, yang dalam berbagai kesempatan kerap menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan penting," jelas Mahfud.