Masyarakat Adat Perbatasan Minta Peningkatan Pembangunan SDM

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 25 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, datang ke Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Para masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan.

Secara khusus, masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang ini, meminta agar pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda perbatasan bisa memiliki daya saing.

"Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tetapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi," kata salah satu perwakilan masyarakat Suku Dayak Sintang, Igas.

Menurut Igas, jumlah institusi pendidikan yang terbatas dan jarak tempuhnya yang sangat jauh, sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak. Kehadiran fasilitas penunjang seperti internet juga masih sangat terbatas.

Sementara itu, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Martin Billal menyampaikan ucapan terima kasih kepada Moeldoko yang telah memberikan respons cepat untuk memprioritaskan waktunya mendengar aspirasi dari masyarakat adat perbatasan.

"Kami berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami, masyarakat dari perbatasan. Responsnya sangat cepat, ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang," ungkap Martin Billal.

Menanggapi aspirasi masyarakat adat perbatasan, Moeldoko pun mengatakan pemerintah selalu berupaya untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan security dalam mengelola isu perbatasan, tetapi juga memaksimalkan pendekatan prosperity.

"Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap akan jadi prioritas. Karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia," kata Moeldoko.

Moeldoko selama menjadi Panglima Kodam XII Tanjungpura, sudah menerapkan prioritas bagi anak-anak perbatasan untuk direkrut menjadi bagian dari TNI.

Menurut Moeldoko, kebijakan afirmasi seperti ini sudah diterapkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal.

Pemerintah, menurut Moeldoko, sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Hal tersebut memang dilakukan secara bertahap, tetapi sudah ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan.

"Jadi, saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun, tentu pemerintah akan selalu mendengar aspirasi kalian," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Moeldoko menerangkan pembangunan fisik PLBN di Sungai Kelik Kecamatan Ketungau hulu Kabupaten Sintang rencananya akan dimulai pada 2023.