KSP: Masih Banyak Pelaku Usaha Enggan Urus NIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut masih banyak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) enggan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). KSP akan membantu pencapaian target penerbitan NIB 100.000 per hari.

KSP mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terkait percepatan penerbitan NIB bagi UMKM, Kamis (4/8/2022). Rakor menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai peningkatan jumlah penerbitan NIB dari 7.000-8.000 per hari, menjadi 100.000 NIB per hari.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien E Pirade mengatakan capaian penerbitan NIB periode 4 Agustus 2021-2 Agustus 2022, yakni sebanyak 1.629.778. Dari jumlah tersebut, 1.318.312 NIB diterbitkan untuk usaha perseorangan, dan 248.466 badan usaha. Berdasarkan skala usaha, 1.513.038 usaha mikro, 83.632 usaha kecil, 19.348 usaha besar, dan 13.760 usaha menengah.

Rakor juga terungkap permasalahan utama dalam penerbitan 100.000 NIB per hari. Permasalahan itu, yakni belum adanya data pelaku usaha yang lengkap untuk diberikan NIB, serta tersebarnya data pelaku usaha kecil menengah (UKM) di berbagai instansi pemerintah pusat, dinas-dinas di pemerintah daerah, dan badan usaha seperti perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

"Dari sisi pelaku usaha mereka juga merasa enggan untuk mengurus NIB karena bertanya manfaat NIB dan khawatir masalah pajak. Ini juga menjadi kendala yang harus kita cari solusinya," kata Albertien E Pirade seusai memimpin rakor.

Albertien mengingatkan NIB merupakan bentuk perizinan tunggal. Artinya, NIB berlaku sebagai legalitas pelaku usaha. Untuk pelaku usaha mikro, NIB akan menjadi syarat fasilitasi bantuan pemerintah lain, seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal (SJPH).