Ditahan, aktivis anti korupsi India

Penangkapan ini menunjukkan kediktatoran pemerintah India yang tidak mengindahkan suara rakyatnya.

Beberapa jam sebelum memulai aksi mogok makan, Anna Hazare, aktivis anti korupsi India ditangkap polisi. Rencananya, aksi mogok makan itu akan dilakukan sebagai upaya protes terhadap rancangan undang-undang anti korupsi yang baru.

Ia menyebut rancangan undang-undang itu sebagai "lelucon yang kejam". Beberapa waktu terakhir, banyak skandal korupsi yang melibatkan para elit politik di India.

Ironisnya, penangkapan dilakukan di hadapan ratusan pendukung Hazare yang saat itu sedang berkumpul di depan kediamannya mendukung aksi aktivis berusia 74 tahun tersebut.

"Polisi berpakaian sipil datang ke apartemen tempat dia tinggal dan meminta dia ikut ke mobil mereka," kata aktivis Akhil Gogoi kepada AFP.

Ketika ia digiring masuk mobil, para pendukungnya meneriakkn slogan-slogan anti polisi

Hazare berniat melakukan mogok makan tanpa batas waktu di ibukota, New Delhi, meski polisi hanya mengijinkan dirinya untuk mogok makan tidak lebih dari tiga hari.

Menteri dalam negeri India, RK Singh menyatakan Hazare ditahan karena ia menyatakan akan menentang larangan pemerintah untuk mogok makan tanpa batas waktu.

Sumber-sumber polisi mengatakan ia dibawa bersama dengan dua aktivis senior lainnya ke satu fasilitas polisi di New Dehi utara. Para pendukung Hazare akan melakukan protes terkait dengan penahanan aktivis yang juga pengagum Mahatma Gandhi ini.

Dalam sebuah pesan yang disampaikan lewat Youtube, ia mengatakan, "Jutaan orang telah bergabung untuk menentang korupsi. Pertarungan akan terus berlanjut. Dan, makin banyak orang akan ditahan. Akan ada masanya ketika tidak ada tempat lagi di penjara India."

Sementara itu, pengacara Prashant Bhusnan menyatakan penahanan Hazare memperlihatkan kediktatoran pemerintah yang tidak mengindahkan suara rakyat.

Sebelumnya, Hazare melakukan mogok makan 98 jam pada April lalu. Aksi ini membuat pemerintah mengizinkan dia dan para pendukungnya membantu menyusun rancangan undang-undang anti-korupsi baru, bernama rancangan undang-undang "Lokpal".

Rancangan undang-undang Lokpal yang diusulkan itu menetapkan satu ombudsman baru yang bertugas menyelidiki kasus korupsi terkait dengan para politisi dan birokrat, hakim senior hingga perdana menteri.

Namun, usulan untuk memasukkan perdana menteri dan hakim tinggi ditolak. Hal inilah yang menyebabkan Hazare merencanakan mogok makan kedua kalinya.

Perdana Menteri India, Manmohan Singh, kemarin, menyatakan kampanye anti korupsi dengan cara mogok makan tidak akan membantu mengatasi masalah korupsi.
.