Tertinggi Sepanjang 2022, 72,% Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com – Survei terbaru yang diselenggarakan Charta Politika Indonesia menunjukkan 72,9 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tingkat kepuasan publik ini merupakan yang tertinggi selama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam konferensi pers virtual bertajuk "Catatan Akhir Tahun Tren Persepsi Publik dan proyeksi Politik Menuju 2024", Kamis (22/12/2022).

"Angka ini bisa kita katakan paling tinggi sepanjang tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan data bulan Januari 2022 dan bahkan masih lebih tinggi juga dibandingkan situasi sebelum Covid. Jadi bisa dikatakan, selama periode kedua, inilah angka tertinggi yang didapatkan oleh pemerintahan Jokowi," kata Yunarto.

Survei tdilakukan pada 8-16 Desember 2022 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden dengan margin of error 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Yunarto mengungkapkan pada Februari 2020, kepuasan publik terhadap pemerintah berada pada angka 70,7 persen. Kemudian, anjlok menjadi 58,8 persen pada Mei 2020 akibat situasi pandemi Covid-19. Setelah itu, angkanya fluktuatif hingga akhirnya mencapai titik tertingginya di angka 72,9 persen pada Desember 2022.

"Saya pikir campur aduk antara situasi ekonomi yang kita lihat sudah cenderung cukup stabil, dan keberhasilan pemerintah menahan adanya inflasi atau efek domino atau multiplier effect dari adanya kenaikkan harga BBM. Kita tahu juga ada situasi politik, terutama dari dunia internasional kita lihat ada keberhasilan pelaksanaan G-20 di Bali, dan situasi politik cenderung bisa dikatakan stabil," ungkap Yunarto.

Meskipun angka kepuasan publik berada pada angka 72,9 persen, sebanyak 74,6 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. "Artinya dari 72,9% yang katakanlah puas dengan pak Jokowi, ternyata tidak serta merta kemudian mereka jadi pihak yang setuju untuk masuk dalam usulan penundaan pemilu," kata Yunarto.