Jubir Presiden: Perombakan Kabinet Kembali Dimungkinkan

Jakarta - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) pasca-terpilihnya Menteri Keuangan (menkeu) Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) dimungkinkan. Akan tetapi, ujar Julian, keputusan reshuffle tetap berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya tidak bilang kalau itu (penggantian Menkeu) akan bermakna reshuffle atau bukan. Tapi yang jelas tentu presiden punya pertimbangan untuk mengangkat, memberhentikan ataupun mengganti menteri," kata Julian di kompleks kantor presiden, Jakarta, Senin (8/4).

Seperti diketahui, selain Menkeu, ada pula posisi menteri lain yang saat ini berpotensi kosong. Seperti kursi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif yang diisi Marie Elka Pangestu. Kursi tersebut berpotensi kosong bila Marie menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) World Trade Organization (WTO).

Belum lagi Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang beberapa saat lagi juga akan memasuki masa pensiun. Ditambah pula adanya menteri yang kementeriannya bermasalah, seperti Kementerian Pertanian yang tengah terseret kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa semester dua tahun 2012 kementerian tersebut menjadi salah satu yang didalami.

"Itu juga menjadi perhatian (laporan BPK soal Kementerian Pertanian) bapak Presiden, laporan dari BPK itu kan menyangkut beberapa hal yang sangat substansial dalam kinerja dan kontinuitas kementerian negara," tambah Julian.

Sementara khusus untuk kursi menkeu, Julian sendiri mengatakan belum bisa menyebut nama calon, karena belum mendapatkan informasi. Yang jelas, ujar Julian, para menteri tidak lepas dari evaluasi Presiden, termasuk melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Percepatan Pembangunan (UKP4).

"Yang jadi acuan Presiden sampai saat ini yang saya ketahui adalah kembali ke kontrak kinerja dan pakta integritas yang diserahkan oleh masing-masing menteri kepada Presiden. Itu yang jadi dasar bagi beliau untuk melakukan penilaian dan evaluasi," katanya lagi.