Pemerintah Harus Bisa Cegah Penyelundupan BBM

Jakarta - Sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah didesak untuk memperhatikan pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang membebani keuangan negara.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan partainya secara tegas sudah menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya jelas yakni bahwa ada cara lain bagi pemerintah untuk menghindari beban ke masyarakat. Misalnya menggenjot pendapatan pajak atau pendapatan negara lainnya.

Namun yang tak kalah penting adalah pemerintah memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan bukan diselewengkan. Sebab selama ini diduga banyak dari BBM bersubsidi yang harusnya dipakai masyarakat justru diseludupkan ke luar negeri.

"Pemerintah harus mampu mencegah penyelundupan. Satu lagi yang utama penyelewenangan BBM bersubsidi yang dipakai oleh industri," tegas Maruarar di Jakarta, Rabu (17/4).

Walau demikian, dia mengakui bahwa pemerintah kemungkinan berada dalam posisi sulit terkait rencana kenaikan harga BBM. Seperti diketahui, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harganya.

Ada sejumlah opsi yang muncul. Salah satu yang belakangan muncul adalah melalui penerapan BBM bersubsidi dengan dua harga. Rencananya, untuk motor dan angkutan umum harga BBM bersubsidi akan tetap Rp4.500 per liter, sementara untuk mobil pribadi harganya akan lebih mahal, tetapi tetap di bawah harga BBM nonsubsidi yang Rp9.500 perliter.