Dewan Persusuan Nasional Gelar Unjuk Rasa

Jakarta - Dewan Persusuan Nasional (DPN) menggelar unjuk rasa di Kemenko Perekonomian. Langkah itu dilakukan sebagai akumulasi dari rasa kecewa dan merupakan ujung batas kesabaran karena selama ini berbagai tuntutan yang disampaikan, baik melalui surat resmi atau melalui mass media yang tidak diperhatikan pemerintah.

"Telah lama Dewan Persusuan Nasional yang terdiri dari elemen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI), Gapoktan , dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyampaikan tuntutan kepada instansi terkait dan juga DPR untuk memperhatikan kondisi peternak sapi perah dan masa depan mereka tetapi tidak ada perhatian," kata Ketua DPN Teguh Boediyana di sela demo di Jakarta, Rabu (24/4).

Menurut dia, nasib peternak sapi perah sangat tergantung pada Industri Pengolahan Susu ( IPS ) karena tidak punya pilihan lain untuk memasarkan susu segar yang dihasilkan. Posisi tawar yang sangat lemah peternak itulah yang menyebabkan peternak sapi perah rakyat dalam kondisi hidup segan mati tak mau.

"Posisi tawar yang lemah menempatkan peternak sapi perah tidak berdaya dalam penetapan harga susu, penetapan kualitas susu dan sebagainya," ujar dia.

Peternak sapi perah juga merasa tidak mendapat perhatian khusus, padahal sektor itu menciptakan lapangan kerja dan tidak meminta pekerjaan kepada pemerintah. Bahkan, untuk menghadap Wakil Presiden RI, DPN harus menunggu enam bulan hingga akhirnya menerima jawaban Wakil Presiden sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menerima audiensi.

"Tetapi Wapres mempunyai waktu yang banyak untuk membuka Pameran Mobil Internasional di Kemayoran bulan September tahun lalu," papar Teguh.

Dia mengatakan, fenomena yang perlu perhatian pemerintah adalah adalah harga susu tidak kondusif, perlu lahan untuk menyediakan hijauan pakan, kualitas bibit sapi yang menurun dan bahan baku pakan yang sulit dan mahal harganya. Selain itu, perlu payung hukum untuk melindungi peternak sapi perah.

"Semua ini menjadi penyebab utama keprihatinan dalam membangun peternakan sapi perah nasional. Dapat dimaklumi bahwa lebih dari satu dekade produksi susu segar stagnan," kata dia.

Untuk itu, DPN menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, pemerintah secara aktif memediasi dengan IPS untuk menetapkan harga susu segar Rp 5.500 per liter pada total Solid (TS) 12 persen. Harga itu masih sangat fair dibanding harga bahan baku susu impor setara 1 liter susu segar yang harganya mencapai sekitar Rp 6.000 per liter.

Kedua, presiden menugaskan Kementerian BUMN untuk membantu peternak sapi perah rakyat untuk memperoleh pakan ternak yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau.

"Juga, pemerintah menyediakan lahan abadi bagi kepastian dan keberlanjutan usaha kami," tutur Teguh.

Ketiga, ketersediaan bibit sapi perah yang terus menurun kualitasnya perlu diintroduksi kualitas bibit baru dan dijaga kemurniannya. Sebab, akibat kenaikan harga daging sapi banyak bibit sapi perah dipotong.

Keempat, pemerintah segera membuat payung hukum pengganti Instruksi Presiden No. 2/1985 tentang Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada 1998 untuk memenuhi tekanan IMF.

Kelima, pemerintah segera mengambil keputusan politik untuk merencanakan dan melaksanakan program susu untuk anak sekolah berbasis susu segar. Program itu diyakini dapat mengurangi ketergantungan pemasaran susu segar peternak ke IPS, dana sekaligus mencegah terjadinya lost generation pada masyarakat miskin.

Keenam, pemerintah membentuk Lembaga Pengembangan Persusuan Nasional untuk efisiensi mengingat sekarang ini terlalu banyak instansi pemerintah yang memiliki program pembinaan tetapi tidak efektif dan peternak kurang merasakan manfaatnya.

Ketujuh, memberikan fasilitas agar peternak sapi perah secara bertahap dapat memiliki sapi dalam jumlah skala layak sebagai usaha untuk peningkatan efisiensi.

Kedelapan, Pemerintah menyediakan dana untuk membiayai lembaga yang kredibel untuk menetapkan kualitas susu segar yang dipasarkan ke IPS.