Ahok Todong Dana CSR Swasta untuk Renovasi Gedung Diklat

Menurut Ahok, penggunaan dana CSR untuk pembangunan tidak menjadi masalah.

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan merenovasi gedung Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) DKI yang terletak di Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Untuk melakukan renovasi gedung yang dijadikan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta, pihaknya akan meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

"Sudah ada rencana untuk renovasi bangunan Diklat DKI. Saya sudah punya petanya. Nah untuk dana renovasi kita lagi pengen todong-todong perusahaan properti untuk bangun. Kita mau pakai CSR lagi," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (7/5).

Menurutnya, penggunaan dana CSR untuk pembangunan tidak menjadi masalah. Perusahaan swasta memiliki kewajiban untuk memberikan 20 persen dari luas properti yang dibangun kepada Pemprov DKI. Lahan tersebut akan dibangun sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

"Kita mau lihat siapa saja yang masih ada hutang 20 persen. Mereka itu ada kewajibannya. Yaitu kalau kita kasih izin bangun gedung, dia punya kewajiban bangun 20 persen dari luas properti. Nah kita lagi kumpul-kumpulin nih untuk bangun rusun dan sebagainya," ujar mantan Bupati Belitung Timur.

Berdasarkan hal itu, kewajiban 20 persen memberikan lahan kepada Pemprov DKI dapat dialihkan untuk renovasi gedung Diklat DKI Jakarta.

"Bisa saja. Pokoknya, namanya CSR," tukasnya sambil tertawa.