Jangan Dukung Partai yang tak Jelas Sikapnya Soal BBM

Kamis, 16 Mei 2013 | 16:34 WIB

Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: YUD

URL berhasil di salin.

Petugas memasang spanduk SPBU khusus motor dan kendaraan berplat kuning di papan harga SPBU Cikini Jakarta Pusat. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Masyarakat diharapkan tak lagi mendukung partai politik yang tak jelas sikapnya dalam polemik kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dalam bentuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Hal demikian akan kelihatan ketika pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR membahas RAPBN Perubahan 2013 yang memasukkan proposal kenaikan harga BBM dan Kompensasi BLSM di dalamnya.

"Saya kira kita harus berani menuntut fraksi-fraksi di DPR untuk menjelaskan kenapa mereka mendukung opsi itu atau tidak mendukung, dan menjelaskan apa alternatifnya. Kalau tak bisa menjelaskan itu, jangan pilih lagi di pemilu 2014 mendatang," tegas mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, di Jakarta, Kamis (16/5).

Dia juga mendesak agar fraksi-fraksi di DPR berani mengkritisi kenaikan harga BBM dan BLSM itu. Rizal bercerita pada 2008, dia pernah diundang tiga fraksi: PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, untuk bicara soal RAPBN saat itu.

Pada saat itu, dia menyarankan agar ketiga fraksi itu mendorong agar rancangan APBN didorong untuk surplus dan tak defisit. Pasalnya sudah ada kecurigaan sejak awal bahwa APBN yang besar akan didorong defisit demi pembiayaan politik.

"Mereka janji sama kami untuk memenuhi. Tapi entah kenapa, akhirnya APBN dibiarkan tetap defisit sehingga pemerintah dibiarkan meminjam ke World Bank. Dana pinjaman inilah yang dibagi ke masyarakat jelang pemilu," jelas dia.

"Kita harus waspada APBN besar karena bisa jadi akan dipakai untuk money politic. Sekarang di APBD juga begitu, karena APBD yang besar jadi dana bansos demi pemenangan pilkada," kata dia.

Dia menekankan pembahasan RAPBN Perubahan 2013 nanti akan menjadi kesempatan DPR untuk all out mendorong peningkatan efisiensi negara, menurukan biaya, sekaligus memperbaiki kebijakan energi nasional.

"Kalau pemerintahnya berhati lebar, bertelinga tajam, dan berhati murni, semua usulan baik tentu dimasukkan ke RAPBN Perubahan 2013. Misalnya usul menaikkan pajak batubara, atau usul menyikat mafia energi," jelas Rizal Ramli.