Pemerintah Tingkatkan Transmigrasi di Perbatasan

Jakarta - Pemerintah bertekat meningkatkan pelaksanaan transmigrasi di daerah perbatasan Indonesia. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan juga untuk menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Muhaimin Iskandar, kepada pers di Jakarta, Jumat (17/5).

Ia mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai sepanjang 81.900 km, dimana sebagian besar kawasannya berbatasan dengan banyak negara. Setidaknya terdapat 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia di darat dan di laut.

Namun yang menjadi persoalan masih banyak kawasan- kawasan di perbatasan Indonesia yang kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan. Sebagian besar kawasan perbatasan merupakan wilayah tertinggal akibat terbatasnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk menjaga wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah melalui Kemnakertrans mengembangkan program transmigrasi di lokasi-lokasi strategis itu.

Pembangunan kawasan transmigrasi ini sebagai sabuk pengaman (security belt) nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.

"Kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terdepan perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar," tambahnya.

Untuk kedepannya, kata Muhaimin, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Selain itu, melibatkan juga pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," pungkasnya.