BPK: Ada Nama Baru Terlibat dalam Kasus Hambalang

Dalam audit tahap kedua, BPK menemukan banyak anomali.

Jakarta - Dalam audit investigasi tahap kedua untuk proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah nama baru yang terlibat. Nama-nama baru itu berasal dari DPR, eksekutif terutama dari Kementerian Keuangan dan pengusaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam acara konferensi pers di kantornya, Selasa (28/5).

Hadi mengatakan, audit tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari audit tahap pertama, namun audit tahap kedua ini lebih kepada masalah anggaran.

Menurut Hadi, dalam audit tahap kedua ini banyak ditemukan anomali. Namun, Hadi enggan menjelaskan anomalinya seperti apa.

"Saya tak bisa menjelaskan lebih jauh soal anomali ini karena saya dilarang oleh Undang-Undang," kata dia.

Ia mengatakan, salah satu kendala belum tuntasnya audit kedua ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum belum selesai menghitung semua biaya pembangunan gedung Hambalang.

Padahal pada 7 Februari 2013 pihak BPK telah bertemu Menteri PU agar segera mengitung jumlah pembangunan gedung.

"Soal bangunan kan teknis sekali, yang tau soal itu adalah Kementerian PU," kata dia.

Menurut Hadi, kalau Kementerian PU selesai menghitung semua pembangunan gedung maka aduit kedua cepat selesai dan segera diserahkan ke DPR yang selanjutnya diserahkan ke KPK.

"Jadi kita belum bisa menentukan waktu kapan selesai audit kedua ini," tegas Hadi.

Menurut Hadi, dalam audit kedua ini, ada 83 saksi yang dimintai keterangan baik dari DPR, eksekutif dan pengusaha. "Banyak kita temukan anomali dalam hal anggaran," kata dia.