Jumhur : TKI Aset Bangsa yang Perlu DIjaga

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa keberadaan sekitar enam juta TKI yang tersebar di lebih dari 140 negara merupakan aset bangsa.

"Disebut aset bangsa karena mereka memiliki keinginan untuk mengubah nasib. Tak ada individu, masyarakat, atau bangsa yang maju bila tak ada hasrat untuk berubah," kata Jumhur pada sosialisasi TKI melalui Pagelaran Seni Tradisional program kerja BNP2TKI di Lapangan Astana Langgar, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (1/5) malam.

Menurut Jumhur, bekerja sebagai TKI bukan hanya memberi kehidupan, tetapi TKI adalah duta bangsa yang, membawa nama harum bangsa serta memasarkan produk bangsa Indonesia di dunia.

Ia menyebut, bangsa Indonesia bisa merdeka dan mengusir penjajah karena memiliki hasrat mengubah nasib dan berjuang memperbaiki nasib.

Jumhur menegaskan bahwa TKI rela bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarga di Tanah Air karena ingin mengubah nasib diri dan keluarganya, masyarakat bahkan bangsanya. "Untuk itu saya berada di depan untuk melindungi TKI. Saya pelayan TKI," katanya disambut tepuk tangan ribuan hadirin yang memadati Lapangan Astana Langgar.

Sosialisasi bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" dihadiri ribuan orang karena melalui pementasan kesenian tradisional tari topeng dan Wayang Suket dengan dalang Ki Slamet Gundono serta iringan musik Ki Ageng Ganjur pimpinan Al-Zastrow.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Diana Anwar mengapresiasi sosialisasi BNP2TKI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam prosedur penempatan dan perlindungan TKI. "Sosialisasi BNP2TKI ini program pro rakyat. DPR selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat," katanya.

Diana mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, mengikuti prosedur yang diatur oleh pemerintah agar merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama bekerja.

Sementara menjawab pertanyaan tentang upaya pemerintah mengurangi TKI bermasalah, Jumhur Hidayat menyatakan akan segera diterapkan wajib lulus psikotes sebelum TKI berangkat ke luar negeri. "Dengan lulus tes psikologis berarti calon TKI telah siap secara mental untuk bekerja di luar negeri," katanya.

Jumhur mengatakan banyak TKI yang telah memiliki keterampilan dan keahlian kerja tetapi setelah ditempatkan di luar negeri merasa tidak betah dan ingin dipulangkan. "Itu berarti kurang siap mental," katanya.

Ia mengatakan ketentuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar calon TKI siap secara mental dan lulus tes psikologis. Pelaksanaan dan ketentuan tersebut, katanya, akan dilakukan mulai tahun ini dan tes psikologis itu meliputi tes tertulis dan wawncara yang diselenggarakan oleh lembaga kredibel dari berbagai perguruan tinggi. "Pemerintah sudah menyiapkan sistem dan mekanismenya," kata Jumhur.

Ia menambahkan kewajiban mengikuti tes psikologis bagi para calon TKI adalah untuk mengurangi jumlah persoalan yang dihadapi TKI selama bekerja di luar negeri.

Jumhur menyebutkan persoalan TKI pasti ada dan pemerintah bersyukur bahwa jumlah persoalannya semakin menurun.

Ia mencontohkan persoalan TKI pada 2010 dialami oleh sebanyak 60 ribu TKI atas berbagai kasus yang didominasi seperti gaji tak dibayar, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, kabur dari pengguna, kecelakaan kerja, sakit, atau mengalami pelecehan atau kekerasan.

Sedangkan pada 2011, jumlah persoalannya menurun hingga 40 ribu orang, dan 2012 sekitar 30 ribu orang. "Bila dibandingkan dengan jumlah TKI sekitar enam juta orang. Bila dibandingkan dengan jumlah TKI sekitar enam juta orang yang tersebar di lebih dari 140 negara, jumlah TKI yang mengalami masalah. sangat sedikit dan jumlahnya terus menurun. Ini pertanda baik," katanya.

Jumhur optimistis dengan pelaksanaan tes psikologis dapat menurunkan persoalan yang dihadapi TKI.