Belum Disetujui, Pemerintah Sudah Siapkan Kartu BLSM

Jakarta - Program bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang belum resmi disetujui di RAPBN Perubahan 2013. Kendati begitu pemerintah ternyata sudah mencetak kartu BLSM. Kartu tersebut akan menjadi alat mencairkan untuk uang subsidi sosial itu.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6).

Menurut Hatta, pemerintah sudah mempersiapkan kartu BLSM untuk dibagikan ke masyarakat pada waktunya jika DPR sudah memberi persetujuan anggaran di RAPBN Perubahan 2013.

"Kalau mempersiapkan kartunya memang sudah harus dipersiapkan. Kalau dibagikan, ya belum lah. Karena itu namanya mendahului," kata Hatta.

Dia juga mengaku, walau mayoritas kalangan DPR menolak proposal kenaikan harga BBM dan kartu BLSM, namun pihak pemerintah merasa DPR pasti akan menyetujuinya.

Dia tak memperjelas kartu lobi apa yang dipegang pemerintah untuk meluluhkan para anggota dewan itu.

"Saya kira nanti ada titik temu," imbuhnya. "Saya tak pernah berpikiran (BLSM) itu akan ditolak. Bahwa ada pembahasan-pembahasan yang mencapai titik kesamaan, itu bisa saja terjadi."

Diketahui proposal kenaikan harga BBM sudah dibawa pemerintah untuk disetujui DPR melalui RAPBN Perubahan 2013.

Dalam proposal itu, juga disiapkan mekanisme kompensasi untuk masyarakat miskin, salah satunya dalam bentuk BLSM, bahasa lain dari program sejenis di tahun-tahun sebelumnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sementara DPR sendiri selama ini sudah mendesak pemerintah membuka data soal efektif atau tidaknya program bantuan sosial kompensasi kenaikan harga BBM yang pernah dilakukan pada 2008-2009 lalu.

"Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu," kata Wabendum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (2/6).

"Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?"

Bagi DPR, proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi BLSM dan Raskin merupakan cerminan tidak percaya diri pemerintah atas program perang melawan kemiskinan. Bahkan, boleh jadi bahwa pemerintah sesungguhnya sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin.

Kalangan DPR menilai dana Kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Juga mencerminkan adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan.

Bahkan sejumlah fraksi menuding BLSM itu adalah bagian dari suap politik ke masyarakat miskin menjelang pemilu 2014.