Terkait Perbaikan Layanan, Dishub DKI Sudah Terapkan Law Enforcement

Jakarta - Menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta yang menginginkan perbaikan pelayanan berkaitan dengan pengajuan soal penyesuaian kenaikan tarif angkutan di Ibukota, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku sudah melakukannya melalui law enforcement di hilir serta di hulu yang diharapkan operator dapat mengubahnya.

"Ya tentunya pasti usulan-usulan itu akan kami laksanakan. Perbaikan pelayanan itu kan bisa dilakukan dengan cara kita akan melakukan law enforcement di hilir, dihulunya juga kami harapkan operator mau mengubah," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono usai rapat gabungan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/6).

Ia mengatakan jika para operator harus memiliki pool atau depo sehingga bisa terkontrol kelayakan dari armada itu.

"Kalau mereka punya pool atau depo nanti akan diperiksa semuanya, kelayakan jalannya diperiksa, mobilnya, sopirnya pun diperiksa untuk menghindari sopir tembak, karena ketika sudah punya pool atau depo ketika keluar dari sana semuanya sudah baik," ujar Pristono.

Pristono juga menuturkan jika saat ini para operator tersebut belum memiliki pool atau depo itu sehingga ia ingin menggalakkan agar para operator membentuk depo-depo tersebut.

Law enforcement sendiri disebutkannya, sudah diterapkan bagi angkutan umum yang sudah menaikkan tarifnya secara sepihak. Dengan demikian pihaknya sudah meminta kepada Organda dan para operator untuk membantu membina para pengemudinya agar tidak menaikkan tarif terlebih dahulu. Pasalnya, Organda juga merupakan kumpulan dari para operator yang mengetahui bahwa pembahasan tarif masih dilakukan.

"Jangan mengandalkan law enforcement saja, tapi kan mereka tahu persis ini sedang dalam pembahasan. Ini peranan Organda dan operator untuk membantu ini, meredam masyarakat dulu dengan tidak menaikkan tarif sampai keluar keputusan resmi dari Pemprov DKI," katanya.