Sistem Setoran Hambat Pelayanan Angkutan Umum

Jakarta - Sistem pengelolaan angkutan umum dengan setoran ke pemilik armada di Jakarta dinilai tidak lagi tepat diterapkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tidak tegas dalam menerapkan aturan yang ada.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan, seperti permasalahan di metromini akibat para awak angkutan kejar setoran. Sopir tidak lagi memperdulikan keselamatan penumpang dan pejalan kaki hanya untuk mengejar setoran.

Menurut undang-undang, operator angkutan yang tidak memiliki manajemen yang jelas tidak diperbolekan lagi beroperasi. Pengelola angkutan umum harus memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).

Artinya, dengan tidak adanya kepemimpinan di metromini seharusnya metromini tidak bisa beroperasi lagi di Jakarta.

"Saya sarankan Pemprov DKI dan operator Metromini untuk duduk bersama mencari jalan keluar dalam menuntaskan masalah Metromini ini. Operasinal kendaraan ini tidak serta merta bisa langsung ditutup karena menyangkut hidup banyak orang. Jadi harus ada kompromi," ujar Alvinsyah kepada Beritasatu di Jakarta, Kamis (25/7).

Alvinsyah menjelaskan, persoalan telah lama terjadi di internal metromini. Namun, operasional metromini tetap berlanjut dan dampaknya sangat membahayakan pengguna jalan raya.

Sistem setoran yang diterapkan pengusaha angkutan umum ke sopir dinilai Alvinsyah tak layak lagi diterapkan. Selain melanggar undang-undang sistem setoran dipastikan tak lagi berorientasi kepada pelayanan.

"Namanya kejar setoran ya mana perduli pelayanan. Sistem setoran ini harus dihapus untuk menghindari ugal-ugalan di jalan raya," katanya.