Komisi II Desak KPU Sandingkan Data Dengan Pemerintah

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum menyandingkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri). Padahal, penyandingan data telah diminta sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan puasa lalu.

"Permintaan menyandingkan data ini sudah disampaikan sejak lama. Tapi ternyata sampai sekarang belum dipenuhi KPU. Karena menyandingkan itu untuk menguji validitas dan akurasinya. Karena dari hasil perbaikan DPS daftar pemilih nyatanya masih belum akurat dan mengkhawatirkan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut Arif, KPU tidak perlu menunggu DPSHP terekapitulasi secara nasional hingga 100%, karena penyandingan data tidak didasarkan pada akumulasi angka akhir. Tetapi berdasarkan nama dan alamat.

Penyandingan tersebut, diharapkan tidak hanya bisa mengoreksi kesalahan pencatatan daftar pemilih, namun juga menggugurkan pemilih ganda dan mencoret orang yang sebenarnya tidak memiliki hak sebagai pemilih.

Direktur Pengembangan Informasi dan Administrasi Kemendagri, Sugiarto mengatakan, hingga saat ini belum menerima permintaan kerja sama dari KPU untuk melakukan penyandingan data. Karenanya, Kemendagri belum bisa melakukan penyandingan DP4 dengan data pemilih yang dimiliki KPU.

"Sesuai kesepakatan 28 Agustus 2012, apabila KPU perlu bantuan dan fasilitasi dari pemerintah, KPU harus mengajukan permintaan kepada kami. Karena KPU belum minta untuk lakukan penyandingan. Maka kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Sugiarto.

Sementara itu anggota Komisi II DPR Eddy Mihati mengingatkan agar pemilih-pemilih fiktif jangan lagi terjadi pada 2014. Menurutnya berawal dari data yang tidak jelas, maka permainan apapun dalam pemilu terbuka untuk dilakukan.

"Saya meminta supaya upaya untuk telusuri adanya pertambahan, pengurangan jumlah penduduk yang spektakuler, tidak rasional dalam suatu wilayah baik kecamatan, kabupaten, benar-benar disikapi serius," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat juga menegaskan bahwa data pemilih merupakan poin krusial dalam pemilu. Dia menyesalkan, kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) khususnya dalam DPS dan DPSHP.

Taufiq mempertanyakan kenapa Bawaslu baru menyampaikan laporan tentang pengawasan DPS disaat tahapan pemilu yang ada saat ini telah sampai pada perbaikan DPSHP.

"Itupun laporannya belum dari seluruh provinsi. Tertidur pengawasnya, terlambat awasi," tegurnya.
Taufiq khawatir, kelalaian Bawaslu akan terus berulang pada tahapan-tahapan yang akan datang dan yang jauh lebih krusial.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mejelaskan penyandingan data memang belum dilakukan. Karena KPU masih menunggu DPS terekapitulasi secara nasional hingga 100 persen. Sehingga bisa dipastikan berdasarkan nama dan alamat untuk kemudian bisa disandingkan dengan data pemerintah.

KPU melaporkan, DPS hasil perbaikan hingga 26 Agustus 2013 baru mencapai 92 persen. Atau sebanyak 173.050.362 yang sudah dimasukkan dalam sistem informasi data pemilih (sidalih).

Dalam RDP tersebut KPU mengakui bahwa DPSHP di empat provinsi masih terhambat. Yakni di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sumatra Selatan. Bahkan di Papua Barat, proses perbaikan DPS masih nol persen.

KPU memaparkan kendala di empat provinsi tersebut menyangkut kondisi geografis terutama daerah pegunungan di Papua dan Papua Barat.

KPU juga mengaku terhambat infrastruktur yang harusnya mendukung proses perbaikan DPS, seperti Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang tidak bisa digunakan karena jaringan internet, listrik terbatas, dan sumber daya manusia baik dari segi tingkat pendidikan dan jumlah yang tak bisa distandarkan dengan kinerja nasional. Selain itu, proses perbaikan DPS juga terkendala pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.