Soal Sekda Sumut, Gubernur Diminta Pertimbangkan Heterogenitas Masyarakat

Medan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, diharapkan dapat mengangkat pejabat enerjik dan profesional, sebagai pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) di Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu), Nurdin Lubis, yang akan pensiun dalam waktu dekat ini.

"Masyarakat di daerah ini mengharapkan Mendagri dan Gubernur Sumut mengangkat Binsar Situmorang. Ini perlu diperhatikan supaya menghindari kesan adanya perbedaan aliran kepercayaan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partisipasi Kristen Indonesia untuk Sumut, Efendy Naibaho di Medan, Rabu (4/9).

Efendy mengatakan, Binsar Situmorang bisa membantu Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, dalam membangun pemerintahan di daerah ini. Sebab, kemampuan Binsar Situmorang sudah tidak diragukan lagi. Apalagi, Binsar merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tersebut.

"Dia merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Medan, Binsar menjadi calon wakil wali kota Medan, yang mendampingi Ajibshah. Ajibshah yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, saat itu menjadikan Binsar sebagai calon wakil karena dekat dengan berbagai elemen masyarakat," katanya.

Efendi meyakini, Sumut bisa membawa perubahan yang positif jika Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi, sesuai dengan janjinya saat kampanye pilkada Gubernur Sumut, yang salah satunya adalah, tidak membeda-bedakan masalah etnik, suku, kelompok maupun aliran kepercayaan.

"Pemerintahan justru semakin membawa warna jika Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi, bisa memperjuangkan Binsar menggantikan Sekda Nurdin Lubis ke Mendagri Gamawan Fauzi. Pengangkatan ini akan membawa nilai positif buat Gubernur dan Wakil Gubernur itu di masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, banyak alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengangkat Binsar sebagai pengganti Nurdin Lubis. Beberapa di antaranya, selain PNS karier dan pernah menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan, Binsar tidak pernah disorot dalam kasus hukum.

"Selain itu, kepala daerah dan pejabat negara pun harus mempertimbangkan masyarakat daerah ini. Sumut itu berbeda dengan daerah lain. Masyarakat di daerah ini sangat heterogen, meski berbeda suku, etnik maupun agama, namun tetap saling menghormati. Ini pun perlu menjadi pertimbangan di dalam pemerintahan," sebutnya.