Pembatasan Alat Peraga Akan Bangun Situasi Egaliter Antarcaleg

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin menilai, rencana KPU mengeluarkan aturan pembatasan alat peraga pemilu oleh bakal calon legislatif (bacaleg) akan berdampak positif untuk membangun suasana egaliter bagi setiap calon, baik yang bertahana di jabatan itu maupun yang baru.

"Bagi saya ini peraturan bagus yang mendudukkan semua caleg egaliter, dalam posisi sama, antara incumbent (bertahana) dan bukan incumbent," kata Nurul di Jakarta, Rabu (4/9).

Bagi Nurul, dengan aturan itu, para caleg incumbent dituntut memperlihatkan pengalaman dalam mengumpulkan suara. Dengan itu, maka ada sebuah ujian untuk mengetahui apakah konstituennya mengenal sang caleg atau tidak lewat pertemuan langsung.

Sementara untuk para caleg baru, akan dituntut juga untuk berjuang dari titik nol.

Sebenarnya, menurut Nurul, para caleg incumbent masih lebih diuntungkan posisinya dengan aturan pembatasan itu. Masalah hanya terjadi pada mereka yang memang malas datang ke konstituennya selama menjabat sebagai anggota dewan.

Di sisi lain, aturan pembatasan itupun akan mendorong efisiensensi dana kampanye agar para caleg tidak jor-joran.

Selain itu, aturan pembatasan itu akan memberikan pendidikan politik bagi pemilih karena dituntut tak hanya mengenal caleg lewat gambar, namun lewat pertemuan langsung.

"Jadi tidak seperti beli kucing dalam karung. Karena ada yang cuma modal besar, tidak turun ke lapangan, tapi menunggu di perempatan," ujarnya.

Nurul sendiri mengaku akan menggunakan strategi pertemuan langsung dengan para masyarakat. Tanpa memproduksi baliho yang dia anggap mahal, Nurul hanya menyediakan stiker yang lebih murah untuk dibagi ke masyarakat yang ditemuinya.

"Kalau saya, bikin stiker. Menyerahkannya secara door to door campaign, izin dulu tapi. Saya melakukan pendekatan personal. Itu saya suka. Turun ke bawah," ujar Nurul, anggota Komisi I DPR itu.