KPK Temukan Banyak Kartel Sapi di Indonesia

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain menyatakan bahwa pihaknya menemukan banyak kartel yang bermain dalam impor daging sapi. Hal itu disebabkan buruknya sistel pengelolaan daging sapi di Indonesia.

"Sistem tata kelolanya kurang, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) yang tidak difungsikan dengan baik, ada data tidak akurat mengenai sapi yang ada, masalah transportasi" kata Zulkarnai ketika dihubungi, Senin (9/9).

Terkait tidak berfungsinya sistem tata kelola tersebut, Zulkarnain menduga ada indikasi pembiaran dari institusi terkait impor daging sapi.

Namun, Zulkarnain menambahkan, lembaganya saat ini masih melakukan kajian lanjutan perihal impor daging sapi. Sehingga, belum dapat disimpulkan apakah ada indikasi korupsi didalamnya.

"Hasil dari kajian adalah mengetahui titik kelemahan dan selanjutnya memberikan masukan perbaikan bagi instansi berwenang untuk kepentingan rakyat," ujar Zulkarnain.

Berdasarkan kajian KPK beberapa waktu lalu, ditemukan bahwa keberadaan sapi di seluruh Indonesia masih mencukupi. Karena itu, impor daging sapi dari luar negeri pada hakekatnya tidak terlalu dibutuhkan.

Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Litbang KPK, menemukan fakta bahwa Indonesia masih kerap mengimpor daging sapi dari luar negeri. Sehingga, diduga telah terjadi penyimpangan. Di antaranya, kebijakan tata niaga tidak berpihak pada 6,2 juta peternak rakyat, peternak skala kecil dan menengah. Kemudian, kebijakan tata niaga tidak mengarah pada pengembangan industri daging sapi di sentra produksi dan adanya kelemahan dalam kebijakan dan tata laksana impor akibat dominannya praktik kartel.

Setelah diteliti lebih lanjut oleh tim KPK, ternyata praktek kartel inilah yang melatarbelakangi maraknya impor daging sapi dari luar negeri. Sehingga, menyebabkan harga daging melonjak dipasaran.

"Populasi sapi potong itu, 93% peternak kita bisa memenuhi kebutuhan daging nasional, termasuk jakarta," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam diskusi bulanan yang mengambil tema mengenai daging sapi di kantor KPK, Jakarta, Rabu (20/2).

Menjadi masalah ketika distribusi sapi-sapi dari daerah sulit masuk ke Jakarta, karena adanya pencegahan dari sekelompok orang.

"Itulah yang dimaksud dengan kartel. Ketika, sekelompok orang tersebut menguasai bisnis sirkulasi daging sapi. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, memilih mendatangkan daging sapi dari luar negeri," katanya.

"Di bisnis impor itulah aktor-aktor (kartel) bermain. Temuan inilah yang sejalan jika dikaitkan dengan informasi masyarakat, akan transaksi sejumlah nama yang sudah menjadi tersangka (kasus dugan suap impor daging sapi) di KPK," ujar Busyro.

Tidak hanya kartel biasa, Busyro mengungkapkan bahwa skenario permainan untuk impor daging sapi tersebut melibatkan aktor-aktor dari partai politik tertentu dan juga terkait dengan kapitalisme asing.

Hal itu dikarenakan, bagi parpol menguasai bisnis impor daging sapi memang menggiurkan. Untuk setiap satu kilogram daging sapi impor, oknum parpol mendapatkan komisi Rp 5.000.

Oleh karena itu, tegas Busyro, harus ada langkah cepat dari pemerintah untuk menangani persoalan daging sapi dan juga perihak ketahanan pangan lainnya. Mengingat, total anggaran program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014 yang dialokasikan dari APBN 2009-2014 cukup besar, yaitu Rp 18,7 triliun.

Ketika itu, KPK merekomendasikan beberapa hal, di antaranya, penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi ternak, revitalisasi fungsi pasar ternak dn rph, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam tata niaga, evaluasi kebijakan daerah terkait distribusi sapi antar pulau, pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk kelancaran distribusi sapi, perbaikan kebijakan impor yang transparan dan berkeadilaan, perbaikan tatalaksana dan pengawasan impor dan integrasi otoritas di pelabuhan.